Tinjauan terhadap sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

1. Tinjauan terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

Diketahui bersama bahwa secara teori sistem pemerintahan  terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem pemerintahan parlementer (parliamentary system) dan sistem pemerintahan presidensial (presidential system ). Walaupun dalam tatanan implementasinya ada sistem pemerintahan yang bersifat campuran (hybrid system). Pada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif.[1]

Pemberlakuan sistem pemerintahan terhadap suatu negara tergantung pada kebutuhan, faktor sejarah dan kondisi sosio-politik suatu negara.[2] Sistem parlementer adalah sistem yang menekankan parlemen sebagai subjek pemerintahan, sementara sistem presidensial menekankan peran presiden (eksekutif) sebagai subjek pemerintahan.[3]Keduanya memiliki latar belakang berbeda yang menyebabkan berbeda pula dalam norma dan tatacara penyelenggaraan pemerintahannya. Karakter pemerintahan parlementer adalah pada dasarnya dominannya posisi parlemen terhadap eksekutif. sementara karakter sistem presidensial adalah pada dominannya peran presiden dalam sistem ketatanegaraan. Sistem parlementer dan sistem presidensial adalah dua hal yang berbeda, bukan merupakan tesis ataupun antitesa yang melahirkan sintesa.[4]

      Terkhusus untuk indonesia sendiri, menjadi suatu perdebatan sampai sekarang dikalangan para pakar hukum tata negara dan politik bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk apa. Hanta yuda, mengemukakan bahwa ketika UUD 1945 belum diamandemen, corak pemerintahan indonesia sering dikatakan sebagai sistem semipresidensial. Namun dalam prakteknya sistem pemerintahan indonesia justru lebih mendekati corak parlementer.[5] Dan setelah amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan indonesia menjadi sistem presidnesial murni.[6] Sedangkan Bagir manan menyebutkan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legeslatif. dalam hal ini menambahkan, petanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet  kepada parlemen (dalam sistem parlementer).[7]

Berbeda pendapat dengan apa yang dijelaskan Sri Soemantri bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem campuran. Karasteristik campuran didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari penjelasan UUD 1945, yaitu (1) presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, (2) Presiden mandataris MPR, (3) MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi, (4) Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR, dan (5) Presiden untergroentet kepada MPR. jadi esensi dari kelima hal itu, presiden sebagai badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legeslatif. apabila eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legeslatif, maka hal itu menunjukkan adanya segi pemerintahan parlementer.[8] Disamping sistem pemerintahan parlementer,  UUD 1945 juga mengandung anasir sistem presidensial. Anasir itu dapat dilihat dari adanya ketentuan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemrintahan. Dengan posisi seperti begitu, UUD 1945 menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selain kedua hal itu, dalam sistem ketatanegaraan indonesia, di samping sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan riil, presiden juga sebagai kepala negara (nominal head of state).[9]

Sedangkan Jimly asshiddiqie, mengemukakan bahwa setelah UUD 1945 diubah maka dalam hal ini, yang lebih dekat dengan sistem yang dipakai di indonesia  adalah sistem Amerika Serikat, yaitu sistem presidensial murni.[10] Sedangkan ditambahkan lagi bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia bersadarkan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, juga menganut sistem campuran.[11] Tetapi pada pokoknya, sistem yang dianut adalah sistem presidensial, tetapi presiden ditentukan tunduk dan bertanggungjawab kepada lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan ditambah utusan-utusan golongan fungsional.[12]

Perdebatan dikalangan akademisi terhadap sistem pemerintahan indonesia itu terjadi diakibatkan bapak pendiri bangsa ini yang mengiingkan memakai sistem pemerintahan yang bersifat “Sistem sendiri” sesuai dengan usul Dr. Soekiman, BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo Ketuan Panitia Kecil BPUPK. Pada rapat panitia hukum dasar, bentukan BPUPKI, tanggal 11 Juni 1945 dicapai kesepakatan bahwa indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer seperti inggris karena karena merupakan penerapan dari pandangan individualisme. Sistem tersebut juga tidak mengenal pemisahan kekuasaan yang tegas. Antara cabang legisltatif dan eksekutif terdapat fusion of power karena kekuasaan eksekutif sebenarnya adalah „bagian“ dari kekuasaan legislatif. Perdana Menteri dan para menteri sebagai kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.  Sebaliknya, sistem Presidensial dipandang  tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflik berkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berahir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat bemokrasi.[13]

Hemat penulis, bahwa sistem pemerintahan indonesia setelah reformasi telah mengalami purifikasi sangat menonjol. Saat ini sistem pemerintahan indonesia cenderong kepada sistem pemerintahan yang bersifat presidensial. Ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan didalam UUD NRI 1945 yang telah mengalami purifikasi. Ada 2 (dua) Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mejadi dasar  (basic) sehingga indonesia dapat dikatakan telah menganut sistem presidensial. Pertama, akibat diubahya sistem kedaulatan MPR mejadi sistem Kedaulatan Rakyat, dimana sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (Pasca amandemen)[14] menyebabkan sistem demokratisasi dinegara ini lebih baik. Terbukti pada tahun 2004 menjadi sejarah dalam sistem ketatanegaraan indonesia dimana dilangsungkannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Ini akibat dari hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” SBY-JK merupakan Presiden pertama yang merasakan hasil amanedem tersebut dengan berhasil menjadi Presiden Periode 2004-2009 dan kembali terpilih SBY-Boediono sebagai Presiden 2009-2014. Kedua, kita dapat melihat indonesia menganut sistem presidensial pada Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Sebenarnya Pasal ini bersifat tetap. Baik sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal ini tidak mengalami perubahan. Tetapi menurut hemat penulis, Pasal ini tetap memberikan sebuah pengertian bahwa di indonesia hanya mengenal sistem eksekutif tunggal (single executive), yaitu antara kepala pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head of State) sama yaitu seorang Presiden sehingga sistem pemerintahan indonesia cenderong kepada sistem pemerintahan yang bersifat Presidensial[15]

Sebenarnya masih banyak Pasal-pasal didalam UUD NRI 1945 yang membenarkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih cenderong kepada sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD NRI 1945. Seperti bagaimana jabatan presiden bersifat tetap (position is fixed). Pasal 7 “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.” Perlu dipahami bahwa dalam sistem presidensial dimana presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat, secara tidak langsung legitimasi yang diberikan juga sangat kuat (strong legitimacy), sehingga dalam proses penjatuhannya juga harus didasarkan pada keinginan rakyat semata atau diasarkan pada masa jabatan presiden telah berakhir sesuai amanat konstitusi atau praktek ketatanegaraannya. Tetapi dalam praktek sistem pemerintahan presidensial juga membenarkan adanya penjatuhan presiden dalam masa jabatan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden tersebut melakukan sebuah pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi dan inilah dikenal dengan nama Pemakzulan (impechment)[16]

Khusus diindonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 ada sebuah praktek ketatanegaraan yang berbeda dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Ketika Orde baru, kedudukan Presiden sebagai presiden sangatlah kuat dan sangat sulit untuk dijatuhkan.[17] Ini dapat dilihat dari bunyi UUD 1945 “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 angka VII Alinea ketiga, menentukan : “ Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.” Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sidang Istimewa ini diatur dalam ketetapan Majelis Permuswaratan Rakyat Nomor III Tahun 1978 Jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII Tahun 1973. Jadi, berdasarkan ketentuan tersbut, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi persoalannya apakah tindak pidana dapat dianggap sebagai salah satu pelanggaran terhadap haluan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 dan Majelis Permusyawaratan rakyat.[18]

Ini berbeda setelah Amandemen UUD 1945 dimana sistem Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya telah diubah dan diperbaruhi.[19] Saat ini untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sangatlah sulit karena harus melalui beberapa tahap yaitu melalui Usul Dewam Perwakilan Rakyat (DPR) apabila menganggap Presidan dan/Wakil Presiden Melakukan Pelanggaran Hukum yang berupa Penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana  berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/Wakil Presiden, maka dapat mengajukan usul kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) untuk diputus apakah Presiden Melanggar haluan negara ataukah tidak. Tetapi sebelum itu DPR harus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus DPR tersebut.[20] Tetapi menurut penulis bahwa pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden saat ini untuk dipraktekkan diindonesia sangatlah sulit walaupun didalam Konstitusi ada yang mengaturnya. Ada beberapa alasan saya. Pertama, Penafsiran terhadap makna pelanggaran hukum tersebut yang diatur dalam UUD NRI 1945 masihlah abstrak. Kedua, Sistem pemberhentian presiden yang dikehendaki oleh konstitusi yang rumit sehingga sangat sulit terjadi pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Ketiga, konstitusi telah mengamanahkan dengan jabatan  tetap 5 (lima) tahun untuk Presiden dan/Wakil Presiden. Keempat, dipilihnya sistem pemerintahan yang lebih cenderong kepada Presidensial sebagai sistem pemerintahan indonesia dimana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara tidak langsung maka tidak lembaga yang dapat menjatuhkan Presiden secara langsung kecuali rakyat yang memilihnya.

Kembali kepada sistem pemerintahan. Dibandingkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan (chief executive) cenderung mendapat tekanan politis dari Parlemen, sehingga apabila kepala pemerintahan (chief excecutive) berbeda pendapat dengan Parlemen maka ancaman Mosi tidak percaya selalu dilontarkan oleh parlemen terhadap kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, sehingga jalannya roda pemerintahan dalam sistem parlementer relatif terganggu akibat seringnya ganti-ganti kepala pemerintahan akibat perdana menterinya berbeda pendapat dengan parlemen.

Selanjutnya dalam Sistem Presidensial  Presiden yang menentukan sendiri Kabinet yang dipimpinnya. Dalam sistem pemerintahan indonesia demikian juga dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (2) “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Sama halnya dengan beberapa Pasal dalam UUD 1945 bahwa Pasal ini bersifat tetap, tidak ada perubahan dari sebelum amandemen sampai sekarang. Dibawah ini akan dapat dilihat sejauhmana perbandingan Kewenangan dan Kedudukan yang menguatkan Posisi Presiden sebagai Pemegang kekuasaan Eksekutif dan Posisi DPR Sebagai Pemegang Kekuasaan Legeslasi diindonesia.

Tabel 1.1

Kewenangan  dan Kedudukan Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen)

 

No.

PRESIDEN

DPR RI

1.
  • Pasal 4 Ayat (1) “ Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
  •  Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.
2.
  • Pasal 5 Ayat (1) “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 5 Ayat (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
  • Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  • Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
3.
  • Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
  • Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4.
  • Pasal 10 “ Presiden memegang  kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan  Angkatan Udara.
  •  Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
5.
  • Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  • Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Pasal 20A Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”
  • Pasal 20A Ayat (2) “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
  • Pasal 20 Ayat (3) “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
6.
  • Pasal 12 “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
  •  Pasal 21 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.
7.
  • Pasal 13 Ayat (1) “ Presiden mengangkat duta dan konsul.
  • Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  •  Pasal 22 Ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut
8.
  • Pasal 14 Ayat (1) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 14 Ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 23 Ayat (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
9.
  • Pasal 15 “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
  •  Pasal 23E Ayat (2) “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya
10.
  • Pasal 16 “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.
  •  Pasal 23F Ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
11.
  • Pasal 17 Ayat (2) “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  •  Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
12.
  • Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.
  • Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
13.
  • Pasal 22 Ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
  •  Pasal 24C Ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
14.
  • Pasal 23F Ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
15.
  • Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
16.
  • Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
17.
  • Pasal 24C Ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan tabel diatas maka hemat penulis dapat menafsirkan bahwa kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan lebih besar ketimbang legeslatif. kalau kita melihat dari sudut sistem pemerintahan dimana untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika sistem pemerintahan tersebut menempatkan Presiden sebagai subjek pemerintahannya, disamping itu kedudukan dan kewenangannya juga kuat maka sistem tersebut memakai sistem presidensial. Tetapi ketika apabila menempatkan parlemen sebagai subjek pemerintahannya, disamping itu kedudukan dan kewenangannya juga kuat maka sistem pemerintahannya adalah parlementer. Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih cenderong kepada sistem pemerintahan presidensial karena kewenangan presiden yang lebih dominan ketimbang DPR. Dari 37 Pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dimana Presiden mempunyai Sekitar 17 Pasal dan 21 Ayat yang menguatkan kedudukan dan Kewenangannya didalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan DPR hanya mempunyai Sekitar 13 Pasal dan 16 Ayat yang menguatkan kedudukan dan Kewenangannya didalam UUD NRI Tahun 1945. Tetapi dalam Pasal-pasal tersebut banyak Pasal yang mengharuskan mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Jadi secara tidak langsung konstitusi indonesia menghendaki hubungan antara Presiden dan DPR tersebut berjalan dengan baik.

Sebenarnya dalam sistem pemerintahan Presidensial seperti yang diterapkan di Amerika Serikat menghendaki adanya Pemisahan Kekuasaan (The Separation of Power) tegas antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikaf seperti ajaran Montesqie[21] dan merupakan sebuah ciri sistem pemerintahan parlementer apabila tidak terjadi pemisahan tegas antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Tetapi kalau kita melihat secara kompherensif didalam UUD NRI Tahun 1945 ternyata banyak Pasal-pasal yang memuat Hubungan antara lembaga negara tersebut sangat erat. Antara Presiden dan DPR mempunyai hubungan yang sangat erat khususnya dibidang legeslasi. Kalau dalam ajaran Montesqie, bahwa Legeslatif atau DPR tersebut mempunyai kewenangan Membuat undang-undang, sedangkan Eksekutif atau Presiden melaksanakan Undang-undang. Tetapi dalam UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 20 Ayat (2) bahwa “ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Frasa “Mendapat Persetujuan Bersama” bermakna bahwa antara Presiden dan DPR dikehendaki oleh UUD NRI NRI 1945 Untuk duduk bersama dalam Proses pembuatan undang-undang. Apabila tidak ada kata sepakat dalam proses pembahasan tersebut maka undang-undang tersebut tidak dapat disahkan menjadi undang-undang yang berlaku umum.  Jadi secara tidak langsung indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti apa yang dianut oleh negara Amerika Serikat.[22]

Jadi penulis berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan parlementer tetap dianut diindonesia kalau kita melihat UUD NRI Tahun 1945 dalam perspektif teori Montesqieu bahwa antar legeslatif yakni DPR dan Eksekutif yakni Presiden tidak ada pemisahan yang tegas antara keduanya.tetapi kita tidak dapat berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem parlementer karena banyaknya Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membenarkan bahwa besarnya kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Subjek Pemerintahan yang kuat dalam Konstitusi indonesia. kita juga tidak dapat mengatakan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem campuran, karena menurut saya bahwa setiap negara mempunyai cirri khas masing-masing dalam praktek katatanegaraannya. Dan indonesia mempunyai ciri tersendiri dalam sistem pemerintahannya yang bersifat presidensial dan demikian juga negara lain. Jadi sampai saat ini sistem Pemerintahan indonesia lebih cenderung kepada Sistem Pemerintahan Presidensial.[23]


[1]  Dijelaskan oleh Sri Soemantri (1971 :76) , Lihat Koerniatmanto Soetoprawiro, http://mertodaily.com/index.php/component/content/article/39-domestic-policy/380-sistem-pemerintahan-indonesia , Dikunjungi tanggal 03/01-2012

[2] Untuk mengetahui sistem pemerintahan suatu negara yaitu dengan melihat isi dari Konstitusi setiap negara, apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang bersifat parlementer (parliamentary system) ataukah sistem pemerintahan presidensial (presidential system). Khusus untuk negara inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis (unwritten Constitution) kita dapat meihat sistem pemerintahannya dengan menganalisa praktek ketatanegaraannya secara langsung.

[3] Hendarman Ranadideksa, Arsitektur konstitusi demokratik mengapa ada negara yang gagal melaksanakan demokrasi, Fokusmedia, Jakarta, 2007, hal.100

[4] Ibid., hal.101.

[5] Dijelaskan lagi bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan mekanisme pemberhentian presiden  yang lebih disebabkan atas dasar alasan politis. Misalnya, diawali dengan permintaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden  agar mengundurkan diri.  Saat itu, pimpinan DPR menganggap tidak perlu menunggu Sidang Istimewa MPR karena DPR sudah dianggap mewakili DPR. ( Herbert Feith, The Decline of Constitution Democracy, Ithaca, 1963, hlm. 424-437) Hanta yuda, Op. Cit., Hal.2

[6] Dijelaskan MPR bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga itu telah mengalami perubahan komposisi dan konfigurasi. Presiden bukan lagi mandataris MPR, karena presiden sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden juga tidak lagi melakukan GBHN, melainkan melaksanakan program-programnya sendiri yang ditawarkan saat kampanye. Ibid., Hal. 3.

[7] Ditambahkan bahwa  Pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk chaking dan balancing. Dengan demikian Imbuh Manan bahwa Unsur Parlementer dalam UUD 1945 Tidak ada sama sekali. Liat Saldi Isra,  Ibid., Hal. 54.

[8] Ibid., Hal. 57.

[9] Ibid., Hal. 57-58.

[10] Sebenarnya banyak juga sarjana yang menganggap sistem  hybrid seperti yang dipraktekkan di prancis juga baik untuk diterapkan di indonesia. Sistem prancis ini di anggap merupakan variasi yang menarik, karena dipilih langsung oleh rakyat dengan pemerintahan kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. banyak kalangan menganggap sistem ini lebih realistis untuk dipraktikkan di indonesia yang sangat majemuk……, Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok hukum tata negara, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, Hal. 320.

[11] Sama halnya dengan Sri Soemantri, Jimly Asshiddie mengemukakan sistem pemerintahan indonesia sebelum diamandemen UUD 1945 adalah bersifat campuran. Campuran menurut penulis  disini berarti bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial ada dalam sistem pemerintahan indonesia. Dan ini dapat dilihat dalam UUD 1945 (sebelum amandemen).

[12] Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., Hal. 320.

[13] Sofian Effendi, Mencari Sistem Pemerintahan Negara, http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Effendi—Mencari-Sistem-Pemerintahan-Negara.pdf , dikunjungi tanggal 03/01/2012.

[14] Pasca Amandemen UUD 1945 sesuai Pasal 1 ayat (2)  Bahwa Kedaulatan bukan lagi berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi Kedaulatan milik rakyat seutuhnya.

[15] Berbeda dengan sistem Parlementer (Parliamentary System) dimana mengenal dua eksekutif (two executive) yaitu Raja atau Presiden sebagai Kepala Negara (head of state) yang berfungsi sebagai simbol negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (Chief Executive) yang berfungsi sebagai yang menjalankan roda pemerintahan yang dilih oleh parlemen.

[16] Bahwa apabila kita ingin melihat dalam sistem presidensial pastilah melihat sitem pemerintahan Amerika Serikat (USA). Dalam sistem pemerintahan Amerika mengenal pemberhentian dalam masa jabatan atau biasa dikenal dengan Impeachment (pemakzulan). Dalam Article II, Section 4 The United States Constitution disebutkan “The President, Vice Presiden and all civil officers of the United States, Shall be removed from Office on Impeachment for, an conviction of, Treason, Bribery, or other Hight Crimes and Misdemeanors”.

[17] Selama 32 Tahun Presiden Soeharto berkuasa, dan ini akibat didalam UUD 1945 tidak mengatur dengan jelas tentang lama masa jabatan untuk menjadi seorang presiden. Pasal 7 disebutkan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

[18] Dijelaskan juga tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  ketatanegaraan indonesia  yang tegas mengatur tentang apa yang dimaksud dengan melanggar Hukum Negara. Hamdan Zoelfa, Impeachment Presiden alasan tindak pidana pemberhentian presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hal.5-6

[19] Berkaca dalam praktek ketatanegaraan indonesia selama ini dimana hampir semua Presiden indonesia mengakhirji masa jabatannya secara politis. Sebut saja Presiden Soekarno berhenti karena diberhentikan dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. Setelah itu Presiden Soeharto diberhentikan secara politis karena rakyat ingin dia memundurkan diri pada Tanggal 21 Mei 1998. Presiden B.J.Habibie Pertanggungjawabannya ditolah oleh MPR dan Presiden Abdurrahman Wahid ditengah masa jabatannya diberhentikan oleh MPR, karena dianggap melanggar GBHN, ini sesuai dengan Ketetapan MPR-RI No.II/2001 tanggal 23 Juli 2001. Dan hanya Presiden Megawati dan SBY yang tidak mengalami hal yang serupa.

[20] Liat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B.

[21] Ajaran Montesqie (1689-1755) dalam bukunya De L’Esprit Des Lois terbit Tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yaitu : Pertama, Kekuasaan Legeslatif (la puissance legislative), yang membentuk undang-undang. Kedua, Kekuasaan eksekutif (la puissance executive)  yang melaksanakan undang-undang, dan Ketiga, Keputusan Yudikatif (la puissance de juger), yang menjalankan kekuasaan kehakiman. La Ode Husain, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, Umithoa Ukhuwah Grafika, Makassar, 2009, Hal. 43.

[22] Menurut Sir Ivor Jennings dalam karyanya The Law and the Constitutions, membedakan pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karasteristik menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah apabila pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas. Dalam Pandangan Ismail Sunny, Pemisahan Kekuasaan dalam arti materil biasanya disebut dengan pemisahan kekuasaan (separation of power), sedangankan pemisahan dalam arti formal sebaiknya disebut dengan pembagian kekuasaan (distribution of power). Ibid., Hal. 47.

[23] Walaupun Penulis memakai frasa “cenderung kepada Sistem Presidensial” sebenarnya pemaknaannya tetap bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan Presedensial setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Makna “cenderung” ini hanya menegaskan bahwa Indonesia mempunyai Ciri tersendiri dalam pemerapan sistem Presidensial dan ini berbeda dengan negara-negara lain.

One thought on “Tinjauan terhadap sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

  1. Mia October 15, 2012 at 10:30 pm Reply

    thank you so much ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: