PEMILIHAN GUBERNUR OLEH DPRD SUATU LANGKAH TERHADAP KEMUNDURAN DEMOKRASI DIINDONESIA

Oleh : Resa Indrawan Samir ( 20 Mei 2011 )

1.      Latar Belakang

 Pertama, perlu kita pahami bahwa tulisan ini bertujuan untuk menanggapi wacana yang digelintirkan oleh departemen dalam negeri bahwa ada suatu rencana nanti yang akan direalisasikan oleh Departemen dalam negeri atas nama menteri dalam negeri bahwa UU No.32 tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 tentang pemeritahan daerah akan direvisi menjadi 3 (tiga) undang-undang sekaligus, pertama,yaitu UU Pemerintahan daerah itu sendiri, kedua, UU pemilukada dan terakhir yaitu UU tentang Desa. Nantinya undang-undang 32 tahun 2004 jo. UU No.12 Tahun 2008 akan diganti sekaligus.

Kedua, yaitu terhadap bahwa wacana revisi undang-undang pemerintahan daerah tersebut ada sebuah hal yang digelintirkan oleh departemen dalam negeri yaitu sistem pemilukada yang akan diubah strukturisasinya, yaitu dimana setelah reformasi 1998 lalu yang membuahkan bagaimana kepala daerah tersebut yang dulunya dipilih oleh DPRD lalu diajuakan kepresiden yang diubah menjadi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sekarang ini seperti yang ada didalam UU No.32 Tahun 2004. Tetapi dengan lahirnya wacana tersebut maka pemilihan kepala daerah tersebut dipilih oleh DPRD khusunya untuk gubernur sebagai kepala daerah Provinsi. Ada beberapa alasan yang membuat kenapa gubernur harus dipilih oleh DPRD :

  • Pemilihan langsung dinilai menghambur-hamburkan uang. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bahkan oleh calon Gubernur. Biaya yang dikeluarkan baik biaya pemerintah  3,54 trilyun.
  • Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh calon gubernur mengakibatkan tingginya tingkat korupsi berdasarkan data 17 gubernur melakukan tindak pidan korupsi.
  • Kewenangan Gubernur terbatas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Dekosentrasi).
  • Dapat menciptakan keharmonisan DPRD dengan Gubernur.
  • Pemilihan langsung rawan politik uang sehingga proses berdemokrasi justru merusak mental dan karateristik bangsa. Politik uang terjadi pada rakayat hampir 75 % rakyar menerima uang dari kandidat.
  • Pemilihan oleh DPRD memang tidak menutup kemungkinan terjadinya politik uang akan tetapi fungsi pengawasannya lebih mudah karena jumlah anggota DPRD lebih sedikit.[1]

Ketiga, dari aspek Kosntitusi atau Perspektif UUD NRI 1945 yang memberikan ruang untuk dipilihnya gubernur oleh DPRD karena dalam pasal 18 (4) tersebut hanya disebutkan bahwa yang namana gubernur itu dipilih secara demokratis bukan dipilih secara langusng oleh rakyat. ini berbeda dengan klausul pasal yang ada dalam pasal 6A(1) dalam UUD NRI 1945 bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon oleh rakyat. jadi pemaknaan demokratis dalam pasal 18 (4) tersebut dimaknai bahwa kalau gubernur dipilih oleh DPRD bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi atau UUD NRI 1945.

jadi sekali lagi tulisan ini ingin menaggapi apakah wacana yang digelintirkan oleh departemen dalam negeri ketika direalisasikan akan berdampak baik bagi kehidupan bangsa dan negara. kemudian, apakah dengan dipilihnya gubernur oleh DPRD efektifitas penyelenggaraan dan stabilitas didaerah itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana juga dengan aspek konstitusi, atau UUD NRI 1945 memberikan ruang untuk melaksanakan pemilihan gubernur oleh DPRD, dan ketika ada UU organik yang mengatur hal tersebut apakah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian terakhir, bagaimana dengan aspek sosiologis dan filosfisnya apakah ini sesuai dengan keinginan masyarakat dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

1.1. Bagaimana Konstitusi atau UUD 1945 melihat pemilihan Gubernur oleh DPRD tersebut. Apakah ada ruang untuk melaksanakan pemilihan Gubernur oleh DPRD.

Para kaum-kaum intelektual yang medukung pemilihan gubernur oleh DRPD tersebut ketika ditanya bahwa apakah UUD NRI 1945 memberikan ruang untuk melaksanakan pemilihan Gubernur oleh DPRD. pasti mereka semua menjawab bahwa didalam UUD NRI 1945 Pasal 18 (4) secara eksplisit menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Kata demokratis disini pastilah ditafsirkan bahwa ketika DPRD memilih seorang gubernur maka bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi. Karena baik dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD pada prinsipnya tetaplah demokratis dan tidak melanggar nilai-nilai demokrasi. Karena dalam sejarah demokrasi dikenal 2 (dua) macam demokrasi yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy), tetapi pada prisipnnya baik demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung tetaplah demokratis. Jadi ketika DPRD memilih Seorang gubernur maka bisa disamakan dengan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Fakta yang terjadi sekarang adalah bahwa semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. ini sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Jo.12 Tahun 2008 pasal 24(5). Dengan wacana pemilihan gubernur oleh DPRD bagaimana nantinya UU No.32 tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 ini dapat direvisi. Karena para kaum-kaum intelektual yang menghendaki agar pemilihan gubernur dilaksanakan oleh DPRD berdalih bahwa intinya kalau konstitusi memberikan ruang untuk pemilihan gubernur oelh DPRD maka bukan sesuautu yang sulit untuk mengubah UU organiknya karena yang namanya UU itu berada dibawah UUD sesuai sistematika hirarkinya.[2]

Perlu kita pahami semua  menurut hemat saya bahwa ada suatu penafsiran yang berlebihan yang dilakukan para kaum intelektual yang menghendaki pemilihan gubernur dilaksanakan oleh DPRD dan itu merupakan suatu penafsiran yang tidak mendasar sama sekali. Kalau kita menelaah kembali didalam Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”sebenarnya kalau kita melihat pasal ini secara komperehensif maka pemilihan gubernur tersebut harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana derivasi dari UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 pada Pasal 24(5). mengapa demikian ?. menurut hemat saya, Seandainya Gubernur Dipiih oleh DPRD sedangkan Bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat maka ada suatu penafsiran ganda untuk kata “demokratis” tersebut dalam pasal 18(4). Karena pasal tersebut mengandung 2(dua) makna sekaligus, karena disatu sisi ada kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan disatu sisi ada juga ada kepala daerah yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh badan perwakilan. sehingga menurut saya terjadi multiinterpretasi berlebihan terhadap kata “ demoktaris” tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut antara Gubernur, Bupati dan Walikota disebut secara bersamaan, jadi ketika pemilihan dilakukan terhadap pejabat publik daerah tersebut maka harus juga harus secara bersamaan tanpa ada perbedaan. Jadi pemaknaan “demokratis” tersebut harus dimaknai bahwa ketika Pemilihan Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat maka bupati dan walikota juga demikian. Dan ketika gubernur dipilih oelh DPRD maka bupati dan walikota dipilih oleh DPRD supaya pemaknaan dari kata “demokratis” dalam pasal 18(4) mengandung kepastian hukum. Sudikno Mentokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan dan menjalankan hukum haruslah dilihat dari 3 (tiga) aspeknya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dan ketiganya ini harus jalan seiringan. Dan kemudian Lon Fuller dalam bukunya the morality of the law mengatakan dalam proses pembuatan hukum agar mempunyai sifat yang adil maka ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan yaitu salah satunya dalam hukum itu harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya. Jadi menurut hemat saya ada suautu ketidaktegasan disini dan kepastian yang tidak ada ketika pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD sedangkan Bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan antara gubernur, bupati dan walikota disebutkan secara bersamaan dalam pasal 18(4) tersebut.

Seandainya kita melakukan penafsiran secara kompherensif terhadap Pasal 20A (1) bahwa yang namanya DPR atau DPRD kalau yang didaerah pastilah hanya mempunyai 3(tiga) Fungsi yaitu Fungsi Legeslasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Jadi tidak ada nomenklatur dalam pasal ini yang menyebutkan bahwa badan perwakilan itu mempunyai fungsi memilih kepala daerah. Kemudian, seandainya sesuai pasal 6A(1) bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” apa salahnya kalau Gubernur Dipilih secara langsung oleh rakyat, kan antara Gubernur dan Presiden sama-sama jabatan publik yang membutuhkan mandat langsung dari rakyat dan sama-sama sebagai kepala eksekutif. Yang membedakannya itu hanyalah luas wilayahnya.

1.2. Bagaimana Secara sosiologis dan Filosofis ketika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.

Dalam pasal 24 (5 ) dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Taun 2008 secara tegas disebutkan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan”. Jadi secara normatif, pemilihan kepala daerah tersebut dikehendaki untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. kalau begitu, bagaimana dengan aspek sosiologis dan filosfisnya ?. secara sosiologis bahwa ketika pemilihan gubernur ini dipilih oelh lembaga perwakilan atau DPRD maka menurut hemat saya ada sebuah kemunduran demokrasi yang terjadi dinegara kita. Karena tidak menghendaki lagi untuk dipilihnya pejabat publik oleh rakyat, jadi seaakan-akan ada suatu peralihan paradigma terjadi dinidonesia, yaitu bagaimana yang seharusnya rakyat itu yang diberdayakan bukan lembaga perwakilan rakyat tersebut. Dengan pemilihan gubernur oleh DPRD maka seakan-akan yang diberdayakan adalah lembaga perwakilan rakyat. sedangkan francis fukuyama mengatakan dalam memperkuat suatu negara (empowering state) dalam pemerintahan abad 21 ini maka rakyatlah yang harus diberdayakan, bukan lembaga perwakilan rakyat karena antara lembaga perwakilan rakyat dan rakyat adalah suatu terminologi yang berbeda, karena suara rakyat dan suara perwakilan rakyat itu bisa saja berbeda. Karena Perwakilan rakyat tersebut lebih dilekati kepentingan-kepentingan elitnya dariapda kepentingan rakyat yang ada dibawahnya. Dan itu sekarang terjadi secara faktanya dimana antara rakyat dan wakil rakyat tersebut adalah sesauutu yang berbeda.

Kemudian, ketika pemilihan didilaksanakan oleh DPRD ada suatu peralihan sejarah yang terjadi dinegara kita. Seakan-akan kita kembali dizaman ore baru, dimana dahulunya itu pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD lalu setelah itu ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi menurut hemat saya ada suatu ingin dilakukan para elit kita dipusat bagaimana mengembalikan seperti dulu walaupun kehidupan sudah demokratis. Yang menjadi suatu pertanyaan adalah apakah kita ingin kembali seperti dulu dimana kehidupan sekarang menurut saya telah susah kita bangun dengan susah payah lalu kita kembali lagi seperti dulu. Perlu kita pahami menurut saya bahwa negara yang dikatakan demokrasi ketika memenuhi beberapa unsur, yaitu rakyat sendiri yang menentukan haluan negaranya, rakyat sendiri menentukan bagaimana cara menjalankan haluan negaranya dan kapan rakyat itu ingin menjalankan haluan negaranya. Jadi menurut saya bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi. Kemudian terakhir bahwa yang dikhawatirkan ketika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD pastilah nanti gubernur itu tidak bertanggung jawab lagi kepada rakyat tetapi bertanggungjawab langsung kepada DPRD dan dikhawatirkan jangan sampai terjadi suautu hal-hal yang tak diinginkan yang nantinya dapat merugikan rakyat. kemudian juga disatu sisi merugikan calon independen ketika mencalonkan disi sebagai kepala daerah. Karena disatu sisi mereka tak dapat membangun kekuatan di DPRD ketika ingin mencalonkan menjadi Gubernur karena yang diuntungkan hanyalah orang-orang yang punya partai politik.

 


[2] Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, 2007, hal.41……bahwa menurut Hans Kelsen mengemukakan dalam teori mengenai jenjang norma hukum ( stufentheorie) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki ( tata susunan), dalam arti, suatu norma berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif norma dasar (Grundnorm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: