PELETAKAN TITIK BERAT OTONOMI DITINGKAT PROVINSI

Resa Indrawan Samir ( 24 Mei 2011 )

1.  Latar Belakang

Secara Teoritik ada 3 ( tiga ) bentuk negara, ada bentuk negara Federal, bentuk negara Konfederasi dan bentuk negara Kesatuan. Berbicara tentang bentuk negara pastilah hanya satu pertanyaan yang muncul, yaitu dimana letaknya kekuasaan. Untuk negara federal tersebut ada 2 (dua) letaknya kekuasaan, yaitu di pemerintahan federal dan negara bagian, tetapi  yang berdaulat itu tetaplah negara bagian karena negara bagian yang memberikan kekuasaan kepada pemerintahan federal (from bottom to top).  Miriam Budiardjo, bahwa Negara Konfederasi pada Hakikatnya Bukanlah suatu Negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional karena keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan atau mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu.[1] Jadi dalam negara konfederasi Kedaulatan tetap berada pada negara-negara yang menginginkan konfederasi. Untuk Negara Kesatuan Sendiri bahwa Pemilik kekuasaan tetaplah pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah pelaksana tugas dari pemerintah pusat, jadi hanya ada sentralisasi kukuasaan. Menurut Fred Isjwara, Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal dan konfederasi. “….Negara Kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian, didalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah pada tingkatan terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.”[2]

Dalam negara kesatuan sebenarnya dalam proses menjalankan pemerintahannya dikenal dengan 2 (dua) cara, yaitu Negara Kesatuan dengan cara Sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan cara Desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ( otonomi daerah ) yang dinamakan dengan daerah otonom.[3]

Otonomi atau authonomy berasal dari bahasa yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Logemenn, memberikan pengertian mengenai otonomi daerah, dikatakan bahwa “ kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, buat menugrus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom. Tetapi logemann menggarisbawahi istilah “otonom” mempunyai makna kebebasan dan kemandirian (zelfstandingheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungkawabkan.[4] Indonesia adalah Negara kesatuan ini semua tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 1 bahwa “ Negara indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, Jadi letak kekuasaan kalau berbicara negara kesatuan hanya terletak pada pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi diindonesia setelah reformasi bergulir tahun 1998 dan dimana ditandai dengan diamandemannya UUD 1945 sebanyak 4 kali mulai dari tahun 1999-2002 adalah bagaimana hubungan antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak berjalan harmonis,bagaimana tidak, karena dalam perakteknya sering terjadi atau menimbulkan tarik menarik kepentingan (Spannig of Interest) antara satuan pemerintahan. Terlebih lagi dalam negara kesatuan upaya pemerintah pusat untuk memegang kendali atas urusan pemerintahan sangat jelas.[5] Apalagi ditandai dengan pendelegasian urusan kedaerah ini yang sangat minim dan dimana pusat juga sangat memegang kendari terhadap daerah tersebut, sehingga kadang-kadang banyak daerah “ membandel “ terhadap pemerintah pusat, apalagi legitimasi yang kuat karena baik diwilayah provinsi ataupun diwilayah kabupaten dan kota kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kemudian daripada hal itu dimana juga setelah reformasi bergulir 1998, bagaimana peletakan titik berat otonomi yang dititikberatkan kepada wilayah kabupaten dan kota bukan kepada wilayah provinsi. Banyak pakar Hukum Tata Negara berdalih bahwa dengan minikberatkan titik berat otonomi ditingkat kabupaten dan kota maka efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan baik karena disatu sisi bagaimana mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya sehingga bagaimana pelayanan publik (public service)  tersebut dapat terealisasi.[6] dan disatu sisi juga dimana menjadikan daerah kabupaten/kota yang lebih besar dibandingan dengan daerah yang telah ada. Tetapi fakta yang terjadi ketika titik berat otonomi dititik beratkan kepada kabupaten/ kota setelah reformasi bergulir mulai dari tahun 1998 sampai sekarang bagaimana efektifitas penyelenggaraan dan stabilitas pemerintahan didaerah tidak berjalan sebagaimana apa yang diharapkan karena bagaimana jalur hubungan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota tersebut tidak berjalan dengan baik. didaerah sekarang gampang terjadi “bersinggungan” antara pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota sehingga jalur koordinasi antara pemerintahan daerah itu tidak berjalan efektif. Disatu sisi daerah kabupaten/kota berdalih bahwa hanya merekalah yang mempunyai otonomi sedangkan daerah provinsi tidak memiliki daerah karena provinsi hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah sesuai dengan asas dekonsentrasi yang diberikan kepada wilayah provinsi sesuai UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8.

Fakta yang terjadi juga ketika peletakan titik berat otonomi didaerah  kabupaten/kota, banyak Bupati/ walikota yang tidak dilantik oleh Gubernur karena sebuah alasan bahwa daerah Provinsi hanyalah daerah administratif (dekonsentrasi) sehingga banyak Bupati/walikota banyak “membandel” dan dilantik oleh Menteri luar Negeri di Departemen dalam Negeri karena tidak mau dilantik oleh Gubernur sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 Pasal 111 bahwa “Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden”.

Jadi Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bahwa apakah efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan baik ketika peletakan titik berat otonomi dititikberatkan diwilayah provinsi ataukan sebaliknya, dengan menitikberatkan titik berat otonomi diwilayah kabupaten/kota penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan sebagaimana mestinya karena selama ini titik berat otonomi berada diwilayah kabupaten/kota.

 

1.1. Selama ini Titik Berat Otonomi Daerah dititik Beratkan pada daerah Kabupaten/ Kota bukan pada daerah provinsi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika titik berat otonomi dikembalikan didaerah provinsi apakah Tidak Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan apakah secara Yuridis Konstitusional apakah UUD NRI 1945 Memberikan Ruang Terhadap Hal tersebut.

4 (empat) kali amandeman UUD 1945 membawa perubahan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dulunya ada lembaga negara yang mendominasi atau ada lembaga negara tertinggi, dengan diamandemennya UUD 1945, sekarang tidak ada lagi lembaga negara yang mendominasi. Stuktur ketatanegaraan sekarang telah berubah, semua lembaga negara kedudukannya sejajar tanpa ada saling membawahi, tetapi diantara semuanya hanya berlaku sistem check and balance. Salah satu juga yang diamandemen dalam UUD 1945 adalah tentang Pemerintahan daerah yang dimana yang dulunya hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengatur dengan pemerintahan daerah yaitu Pasal 18, dengan diamandemennya UUD 1945 Pasal Pemerintahan Daerah bertambah yaitu Pasal 18,18A dan 18B.

Berbicara tentang titik berat otonomi dikembalikan daerah provinsi, sebenarnya kalau kita melihat UUD 1945 sebelum amandeman tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit bahwa titik berat otonomi harus dititikberatkan didaerah provinsi atau kabupaten kota karena dalam pasal 18 Tersebut hanya menjelaskan bahwa “ Pembagian atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” Jadi disini hanya menjelaskan pembagian daerah besar dan daerah kecil tanpa menyebutkan secara eksplisit bahwa apa yang dimaksud daerah besar dan daerah kecil, dan disatu sisi juga tidak menjelaskan bahwa peletakan titik berat otonomi berada didaerah mana apakah didaerah kecil atau daerah besar. Kemudian daripada hal itu setelah diamandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 ada suatu perubahan terjadi dalam Pasal menyangkut Pemerintahan daerah tersebut. Dalam Pasal 18 ayat 1 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”. Kalau kita menelaah pasal ini bahwa tidak ada lagi pembagian daerah besar dan daerah kecil yang saya sebutkan seperti tadi, tetapi di Pasal itu menyebutkan secara eksplisit bahwa Negara Kesatuan Indonesia Dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang dimana setiap pemerintahan daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri .

Kemuadian dalam pasal 18 ayat 2 juga menjelaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebenarnya kalau kita menelaah nomenklatur pasal ini, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit bahwa titik berat otonomi harus dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota walaupun secara faktanya bahwa titik berat otonomi sekarang lebih dititikberatkan kepada daerah kabupaten/kota bukan pada daerah provinsi. Dalam pasal ini antara daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota disebut secara bersamaan tanpa harus ada perbedaan mendasar antara semuanya. Dan semuanya berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi antara daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota berhak mendapatkan asas otonomi dan tugas pembantuan tanpa ada perbedaan. Jadi setiap daerah baik provinsi., Kabupaten dan kota memiliki peluang untuk mendapatkan titik berat otonomi dititkberatkan didaerahnya. Seandainya juga kita melakukan penafsiran secara letterlijk terhadap nomenklatur Pasal tersebut sebenarnya Titik Berat otonomi daerah tersebut berada pada daerah provinsi bukan berada didaerah kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah Provinsi mendapatkan asas otonomi yang berarti desentralisasi (otonomi) sedangkan tugas pembantuan itu mendapatkan tugas pembantuan atau sifatnya administratif (perpanjangan tangan).

Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa peletakan titikberat otonomi dititikberatkan daerah provinsi itu secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena Konastitusi saja tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa titik berat otonomi harus dititikberatkan diwilayah provinsi atau kabupaten/kota tetapi antara provinsi, kabupaten/kota mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan titikberat otonomi didaerahnya. Kemudian ini juga tergantung derivasi undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yaitu UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 yang bahwa sahnya Desentralisasi lebih diberikan kepada kabupaten/kota sedangkan Dekonsentrasi lebih diberikan kepada wilayah Provinsi karena Proivinsi dalam hal ini hanyalah perwakilan pemerintah pusat didaerah.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo.UU No.12 Tahun 2008 Pasal 1(7) “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Pasal 1(8)  bahwa “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.” Jadi Pengaturan terhadap titik berat otonomi yang lebih difokuskan dititikberatkan didaerah Kabupaten/kota itu hanya Berada dalam pengaturan yang diatur dalam undang-undang saja, sedangkan dalam UUD NRI 1945 tidak diatur. Dalam teori Hans Kelsen Stufentheorie bahwa yang namanya Konstitusi atau UUD NRI 1945 adalah (Grundnorm) norma dasar, sedangkan undang-undang berada pada tatanan norma dibawah UUD NRI 1945.[7] Jadi menurut hemat saya bahwa ketika peletakan titikberat otonomi ingin diberikan kepada daerah provinsi ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan karena pengaturannya hanya berada dalam tatanan undang-undang bukan dalam tatanan UUD NRI 1945 dan yang namanya undang-undang bukan sesuatu yang sulit dilakukan daripada harus merubah UUD NRI 1945. Apalagi sekarang ini ada wacana yang digelintirkan oleh Menteri dalam negeri bahwa  UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah itu akan direvisi dan revisinya itu akan dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tentang Pemerintahan daerah, Pemilkukada daerah dan undang-undang desa.

1.2. Bagaimana Aspek Sosiologis dan Filosofis ketika Titik Berat Otonomi Dititikberatkan di daerah Provinsi, apakah efektifitas dan stabilitas peneyenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan efektif.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”Konsekuensi negara kesatuan adalah dimana letak kekuasaan hanya ada dipemerintah pusat dan daerah hanyalah pelaksana tugas dari pemerintah pusat. Secara histori kalau kita berbicara tentang peletakan titikberat otonomi daerah, sebenarnya daridulu mulai dari ordelama peletakan titikberat otonomi daerah berada kepada daerah kabupaten dan kota bukan kepada daerah provinsi, demikin juga setelah reformasi dimana kabupaten dan kota menjadi sentral otonomi yang ada dinidonesia. Banyak pakar Hukum Tata Negara Berdalih bahwa dengan peletakan titikberat otonomi diwilayah kabupaten dan kota itu bagaimana meningkatkan efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan baik karena lebih mendekatkan masyarakat dan pemimpinnya. Tetapi yang menjadi suatu permasalahan skarang adalah ketika reformasi ini bergulir dan dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 jo. 12 Tahun 2008 adalah dimana setiap kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dipilih dalam satu pasangan secarang langsung oleh rakyat sesuai pasal 24 (5) bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.” Jadi antara posisi Gubernur dalam artian kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten dan kota dalam artian disini bupati dan walikota sama-sama kuat karena  sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat atau mendapatkan legitimasi secara langusng oleh rakyat., jadi antara Gubernur, Bupati dan Walikota merasa sama-sama otonom karena mendapatkan kekuasaan langsung dari rakyat karena dipilihnya secara langsung dalam pemilukada tersebut walaupun menurut UU No.32 Tahun 2004 jo. UU No.12 tahun 2008 peletakan titikberat otonomi berada pada wilayah kabupaten dan kota.

Fakta telah terjadi ketika peletakan titikberat otonomi lebih dititikberatkan kepada daerah kabupaten dan kota bagaimana jalur hubungan lintas daerah itu tidak berjalan dengan baik sehingga efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya jalur koordinasi yang baik antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo.UU No.12 tahun 2008 pada pasal 38 menyebutkan bahwa Gubernur karena kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat mempunyai Tugas dan Wewenang yaitu :

  1.  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
  2.  Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan didaerah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga Tugas dan wewenang tersebut tidak berjalan dengan baik karena seakan-akan daerah kabupaten/kota merasa hanya daerahnyalah yang otonom sedangkan daerah prvonsi hanya pelaksana tugas dari pusat. Fakta juga terjadi bagaimana ketidakharmonisan yang terjadi didaerah tersebut yang menyebabkan Banyak Bupati dan walikota yang tidak dilantik oleh gubernur  dan semuanya lebih memilih dilantik oleh departen dala negeri secara langsung sedangkan dapa UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 bahwa yang namaya bupati dan walikota dilatik oleh gubernur atas nama Presiden. Dalam pasal 111 bahwa ““Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden”.

Bukan hanya hal itu, bagaimana fakta telah menunjukkan bahwa dengan menitikberatkan titikberat otonomi didaerah kabupaten dan kota, sering terjadi pemekaran ddidaerah yang bagaimana pemekaran tersebut sebenarnya bertujuan untuk bagaimana lebih mensejahterakan rakyat dan bagaimana daerah itu dapat berkembang dengan pesat, yang terjadi ternyata bagaimana daerah tersebut dijadikan daerah untuk tujuan politis para etit-elit politik daerah. Lalu rakyat hanya dijadikan objek dan mesin politk untuk mereka-mereka yang memanfaatkan pemekaran daerah tersebut.

Dari Aspek Filosofis, Perlu juga kita pahami bahwa bahwa setelah reformasi Bergulir 1998 dan lahirnya UU No22 tahun 1999 lalu diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 tidak ada alasan yang bersifat yudisis-formal yang mendukung bahwa titik berat otonomi harus diditikberatkan kepada kabupaten/kota. Semuanya berdalih kepada alasan politis, bahwa jangan sampai dengan mintikberatkan kepada Provinsi disintegrasi bangsa itu gampang terjadi apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan, berbicara negara kesatuan pastilah letak kekuasaan berada dipemerintah pusat, adapun yang diberikan kepada daerah itu sifatnya hanyalah pelaksana tugas. Dengan menitikberatkan diwilayah Provinsi, kan Provinsi Cuman 33 dinidonesia, dikhawatirkan dengan jumlah Provinsi sekecil itu diindonesia ke 33 provinsi tersebut gampang terjadi kesepakatan lalu melawan pemerintah pusat. Dengan menitikberatkan titikberat otonomi ditingkat kabupaten/kota maka kesepakatan tersebut sulit terjadi karena jumlah kabupaten/kota yang begitu banyak hampir 300san lebih. Bukan hanya itu banyak yang berdalih bawa dengan menitikberatkan titikberat otonomi diwilayah Provinsi maka seakan-akan negara kita ini negara federal padalah secara konstitusional negara kita adalah negara kesataun, apakah ini tidak melanggar prinsip-prinsip negara kesatuan.

Menurut hemat saya setelah reformasi bergulir hampir 13 tahun lamanya dan kehidupan juga diindoensia sudah lebhi aman dan nyaman, demokrasi juga telah membaik, apa salahnya ketika kita kembalikan kepada sistem yang lebih baik. Perlu kita pahami bahwa sekarang peluang disintegrasi bangsa itu sulit sekali terjadi karena kehidupan sekarang lebih kondusif  dan tentram. Rakyat juga sekarang sudah lebih paham tentang hak dan tanggungjawabnya sebagai warganegara sehingga saya sangat setuju dengan dikembalikannya titikberat otonomi kewilayah provinsi sehingga efektifitas dan stabilitas peneyelenggaaan pemerintahan didaerah dapat lebih baik, walaupun tidak ada jaminan yang dapat mendukung argumen saya ini karena selama Indonesia berdiri sampai sekarang Indonesia tidak pernah meletakkan titikberat otonominya diwilayah provinsi, daridulu sampai sekarang itu titikberat otonomi itu berada pada daerah kabupaten/kota. Kita hanya bisa melakukan komparasi (perbandingan) dengan negara lain. karena sependek pengetahuan saya bahwa satu-satunya negara yang menitikberatkan titikberat otonomi diwilayah kabupaten dan kota itu hanyalah Indonesia, karena seperti China, spanyol dan jepang sebagai negara kesatuan meletakkan titikberat otonominya itu kepada wilayah Provinsi. Dan fakta telah menunjukkan bahwa dengan china menitikberatkan titikberat otonominya diwilayah provinsi maka bagaimana jalur koordinasi atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah prvonsi dan kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan harmonis sehingga efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahaan disana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang ini kita dapat melihat bagaimana ekonomi china yang berkembang begitu pesat sehingga amerika serikat sebagai negara adikuasa bisa sedikit tersaingi dengan peningkatan ekonomi china yang membaik. Dan salah satu faktor yang memperbaiki perekonomian china tersebut adalah bagaiman peletakan titikberat otonomi daerah kepada daerah Provinsi dan bukan kepada daerah kabupaten kota. Karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa untuk menunjang efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah dinidonesia lebih baik kita bagaimana peletakan titikberat otonomi dari kabupaten/kota dialihakan kepada daerah provinsi.

Disatu sisi juga bagiaman wacana dari Departeman dalam negeri yang menginkan Pemilihan Gubernur Oleh DPRD itu tidak akan terjadi karena peletakan titikberat otonomi itu telahdialihkan kepada daerah provinsi.

 


[1] Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,2008, hlm.268

[2] Lihat Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan daerah, 2009, hlm.28

[3] Lbid., hlm. 28

[5] Liahat Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, hlm. 1

[6] Pelayanan Publik ( Public service ) mengandung arti seperti apa yang dikemukakan logmenn, salah satu teori fungsi negara dalam negara welfare state adalah negara sebagai provider, dalam artian penyedia fasilitas-fasilitas pelayanan publik agar taraf hidup mansyarakat dapat meningkat dengan cepat sehingga kesejahteraan itu lebih mudah terealisasi.

[7] Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, 2007, hal.41……bahwa menurut Hans Kelsen mengemukakan dalam teori mengenai jenjang norma hukum ( stufentheorie) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki ( tata susunan), dalam arti, suatu norma berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif norma dasar (Grundnorm).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: