OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM NEGARA DEMOKRASI INDONESIA

Resa Indrawan Samir ( 1 Februari 2011)

1. Latar Belakang

Setelah 1998 bergulir dan ditandai dengan jatuhnya rezim otoritarisme orde baru yang selama 32 tahun telah membawa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hidup atau terbelenggu dalam jejaring otoritarisme kekuasaan dan dimana belenggu-belenggu militarisme karena kebabasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan itu sangat sulit dilakukan. Akhirnya dengan gerakan mahasiswa pada 21 mei 1998 akhirnya berhasil menumbangkan rezim orde baru yang otoritarisme tersebut telah membawa kehidupan indonesia menjadi lebih demokratis, walaupun banyak korban yang berjatuhan dimasa tersebut.

Banyak hal yang dilakukan oleh para elite politik pada waktu itu setelah tumbangnya rezim ode baru tersebut, yaitu mengubah struktur ketatanegaraan indonesia. Kalau dahulunya ketatanegaraan tersebut lebih totaliter, dizaman reformasi ini tidak ada lagi belenggu-belenggu seperti itu akan terjadi. Contohnya saja dengan diamandemenya UUD 1945 sebanyak 4 kali ( 1999-2002 ). Bukan hanya itu saja kebebasan-kebebasan yang dulunya tidak bisa dinidahkan oleh negara, sekarang telah dinidahkan. Setiap warga negara sekarang bebas mendirikan oraganisasi-oraganisasi yang sifatnya oposisi.

 Salah satu permasalahan krusial yang harus dibenahi bangsa indonesia setelah rezim berubah adalah keberadaan partai politik. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu pilar demokrasi dinegara modern adalah keberadaan partai politik. Partai politik adalah suatu pengejahwantaan rakyat yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka dan diperjuangkan lewat partai politik. Ketika rezim orde baru, keberadaan partai politik sangat terlalu terbelenggu oleh kekuasaan pada masa tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cuman ada 3 partai saja yang boleh ada ada diakui keberadaanya oleh negara yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Dan hasil pemilihan umum orde baru tersebut mulai dari tahun 1977,1982,1987,1992,1997 selalu dimenangkan oleh partai yang berkuasa pada waktu itu.[1]banyak orang beranggapan bahwa dengan dimenagkannya partai penguasa tersebut dan keberadaan wakil-wakilnya diparlemen yang sangat dominan membuat penguasapada waktu itu dengan mudahnya membuat struktur ketatanegaraan yang sesuai yang dia inginkan, sehingga menyebabkan cara-cara otoritarisme dan militarisme diindahkan dengan mudahnya Dan akhinya kekausaanya dapat bertahan selama 32 tahun lamanya. Sepertinya ini seperti anggapan lord action bahwa “ manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tapi menusia yang mempunyai kekausaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula ( power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely .)[2]

 Bergantinya presiden Soeharto akibat digulingkannya pada waktu itu mengakibatkan naiknya wakilnya sebagai presiden secara mendadak, yaitu presiden B.J. Habibie. Salah satu hal yang dilakukan presiden habibie setelah naiknya sebagai presiden adalah membuat UU partai politik pada waktu itu bersama parlemen. Sehingga lahirlah UU no.2 tahun 1999 tentang partai politik yang lebih demokratis dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU no. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU no. 3 tahun 1975 mengakibatkan terjadi diskriminatif dalam proses demoktarisasi dindonesia, karena hanya ada 3 partai yang diakui keberadaannya, yaitu 2 partai yaitu PDIP, PPP dan satu Golongan Karya.[3]kebebasan-kebebasan seseorang dalam membuat sebuah organisasi-oraganisasi politik  yang diakui keberadaannya sangat sulit terindahkan apalagi membuat sebuah organisasi-oraganisasi yang sifatnya oposisi yang terstruktural pastilah akan berakhir dengan cara-cara militarisme dari sang penguasa tersebut.sehingga pada waktu itu banyak orang yang beranggapan bahwa negara indonesia bukanlah negara “ demokrasi “.

Lahirnya UU No.2 tahun 1999 setelah olde baru membuat orang berbondong-bondong membuat organisasi politik pada waktu itu, karena kehidupan telah berubah kearah yang lebih demokratis. Karena kehidupan sudah lebih demokratis, pemilu akhirnya diadakan pada tahun 1999 dimana ada sekitar 48 partai yang lulus perifikasi dari lembaga kehakiman untuk ikut pemilihan umum[4].sistem yang dipakai pada waktu itu adalah sistem multi partai yang menghasilkan pemenang pemilu yaitu partai PDIP pemenang pertama dan sisusul oleh Golkar  pemenag kedua dan PPP memenag ketiga, dan seterusnya.[5]walaupun PDIP memang pada waktu itu tidak mengakibatkan pimpinan partainya menjadi presiden RI, yaitu megawati soekarno putri. Tapi menjadi presiden pada waktu itu adalah KH.Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur.

Setelah reformasi juga kita dapat melihat bagaimana UU partai politik tersebut mengalami perubahan-perubahan secara dramatis yaitu  menjadi UU No. 31 tahun 2002 dan UU no. 2 tahun 2008 dan mengakibatkan untuk pertamakalinya pada tahun 2004 dan keuda kalinya pada tahun 2009 Presiden wakil Presiden Republik indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan pada waktu itu Presiden SBY-Jusuf kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2004-2009 dan SBY-Budiono terpilih pada tahun 2009 sampai sekarang.

1. Oligarki partai politik dalam negara demokrasi indonesia

Indonesia adalah negara Hukum Sesuai UUD NRI 1945.[6]Salah ciri negara hukum dikemukakan oleh Carl J.Friedrich dan A.C.Devay adalah perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka kewajiban suatu negara menadakan dalam suatu konstitusinya perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai menandakan bahwa negara tersebut bercirikan reachstaat atau rule of law.

Hak politik merupakan bagian hak asasi manusia yang bajib dilindungi oleh negara. sesuai UUD NRI 1945 pasal 28 bahwa “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapikan oleh undang-undang”. Dan bukan itu saja, pasal 28C (2) juga bahwa “ setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya  secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa negaranya”. Jadi, hak politik dinegara dinidonesia sangat dijunjung tinggi. Apalagi kalau kita hubungkan masyarakat  indonesia sebagai masyarakat internasional dimana yang telah merativikasi konvenan hak-hak sipil dan hak politik dalam UU no. 12 tahun 2005 atau UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang juga merupakan suatu penghormatan terhadap hak sipil dan hak politik suatu bangsa. Jadi,kalau kita menyimak dari pengakuan hak sipil dan hak politik tersebut maka  setiap warga negara indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan perpolitikan di indoensia.

Salah satu partisipasi politik  dalam proses bernegara adalah keikutsertaan warga negara dalam partai politik dalam artian mewakili masyarakat atau turut berpartisipasi saja dalam proses pemilihan umum ( memilih). Karena seperti kita ketahui partai politik dalam negara modern adalah suatu alat untuk mengakomodir kepentingan warganegara  atau tempat dimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka dalam proses bernegara. UU no. 2 tahun 2008 pasal 1(1 ) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia. Jadi sudah jelas lagi bahwa partai politik itu adalah tempat dimana masyarakat bergantung dan tempat  pemberi  harapan  untuk memperjuangkan nasib mereka agar mereka dapat lebih sejahtera, sehingga bangsa ini bisa bebas dari belenggu kemiskinan dan pengangguran dimana-mana. yang menjadi pertanyaan sekarang apakah partai politik bersama elite politik  tersebut yang duduk disinggasana kekuasaan telah memperjuangkan nasib-nasib mereka ??.

Setelah pemilu 2009 menuju pemilu 2014 partai politik mulai melakukan manuver-manuver untuk merebut simpati rakyat. Mereka semua memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik untuk melakukan cara-cara pragmatis yaitu mencintrakan partai politikya sebagai partai yang terbaik atau melakukan cara-cara yang kotor yang tidak boleh dilakukan yaitu politik uang ( money politik ).  Rakyatpun gampang terhegemoni  hal tersebut,  karena kurangnya pendidikan politik ( sosialisais politik) yang diberikan kepada mereka sehingga mereka kurang sadar bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam proses berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan gampang terbodohi oleh negara.[7]

 Hemat saya juga melihat bahwa partai politik sekarang ini tidak mempunyai kejelasan  orientasi politik kedapan. Mereka hanya mementikan kepentingan para elite-elitenya saja, tidak mementingkan kepentingan nasional dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Buktinya saja waktu kepergian beberapa elite-elite partai tersebut ke Yunani yang menurut hemat saya sangat terlalu menggoresi hati rakyat sehingga semakin hari semakin banyak rakyat yang tidak percaya lagi dengan partai politik. Dewasa ini juga partai politik tidak dapat disebut sebagai partai idiogis, tapi lebih cocok disebut partai massa, yaitu partai yang seluruhnya membangun kekuatan untuk mencapai kekuasaan.[8] Sehingga rakyat pun tak terpedulikan. Kemiskinan pun mulai bermunculan dan pengangguran dimana-mana.

 Masalah karedirasi juga yang tidak ada akuntabilitas yang jelas dalam proses penrekrutisasian oleh partai politik , sehingga hemat saya bahwa ternyata partai politik itu bersifat “oligarki” artinya hanya mementingkan kepentingan segelintirnya saja ( orang-orang yang kaya atau bangsawan atau kroninya ) sehingga diantara mereka-mereka saja yang mendapatkan keuntungan.

Perlu memang ada suatu pendewasaan dalam berpolitik, saya tidak pernah menyalahkan partai politiknya karena itu hanya sebuah alat saja untuk mencapai tujuan. Tapi yang patut diberi perhatian khusus adalah para elite-elite politik  yang terlalu menikmati singgasana sehingga mereka melupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Perilaku elite politiklah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses pendewasaan politik ini. Tanpa adanya pendewasaan dalam berperilaku, yakin saja sampai kapanpun negara kita masih akan terjebak dengan “kenakalan“ dalam bernegara dan kesejahteraan yang didengung-dengungkan tidak akan tercapai.

Apalagi sekarang dengan adanya isu hangat tentang revisi Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang  partai politik, yang dimana Pasal yang sangt krusial diubah adalah tentang sumbangan. Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp.4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah ) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.[9] Dibuah yaang baru dengan menaikkan jumlah besar sumbangan tersebut sebanyak 7,5 milliar rupiah. Banyak kalangan menilai bahwa perubahan ini akan menyebabkan semakin jelasnya oligarki dalam proses demokratisasi indonesia. Menurut  Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan. Bahwa UU yang baru ini memperkuat oligarki dan memperkokoh pengusaha di gelangang politik.  Akhirnya bicara politik adalah bicara tentang siapa yang memiliki pundi dana terbesar. Ataukah ditegaskan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeiry Sumampow, proses demokratisasi dikuasi oleh para pemilik modal. Para pengusaha besarlah yang akan menguasai partai, bukan para pemilik gagasan dan ide kebangsaan yang cemerlang.  Lebih berbahaya dari itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, mencurigai akan ada kepentingan pengusaha yang disalurkan melalui kebijakan dan legislasi dari politisi. Tak ayal, Bibit pun bersuara lantang: UU politik yang baru itu akan membuka peluang praktik korupsi.[10]

Apa yang dikemukakan para pengamat tersebut menurut hemat saya bisa saja akan terjadi. Sistem oligarki partai politik tersebut akan membelenggu proses demokratisasi yang sekarang kita bangun dewasa ini. korupsi itu bisa saja terjadi dengan mudahnya terjadi diinternal partai tersebut. Apalagi perubahan pasal-pasal tersebut juga akan mempengaruhi dalam artian merugikan partai-partai kecil. Sepertinya inilah juga salah satu manuver-manuver yang dilakukan oleh partai-partai tersebut untuk menyonsong atau sudah siap-siaga menghadapi pemilu 2014 untuk mementingkan hasrat birahinya.

Sepertinya demokrasi yang didengungkan oleh elite politik tersebut hanya sebatas kata-kata tanpa ada tataran wujud impelementasi. Partai politik yang seharusnya mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat sekarang hanya memikirkan kepentingan individunya. Sepertinya “Demokrasi diindonesia dibelenggu oleh para penguasa-penguasa yang haus akan kekuasaan”.

Hemat saya yang terakhir adalah sebelum 2014 bergulir, partai politik tersebut harus bersikap lebih dewasa dalam menyikapi persoalan pelik dinegeri ini. Partai politik adalah alat pengejawantahan rakyat, maka seharusnyalah selalu memperhatikan rakyat. Apalah arti demokrasi tanpa ada implementasi. Jangan sampai kita hanya mendengungkan dengan suara keras tentang demokrasi padahal kita sendiri menginjak-injak demokrasi itu. ALLAH Maha Tahu,jangan sampai kita memfitnah rakyat atas nama demokrasi.  daripada itu partai politik tersebut harus berubah haluan, perbaiki orientasi atau haluan-haluan politiknya kedepan dan perbaiki para perilaku elite-elite politik tersebut, sehingga rakyat masih tetap percaya kepada mereka sebagai alat mengakomodir kepentingan mereka semua. Sehingga kesejahteraan yang kita cita-citakan bagi negeri ini akan tercapai.


[1] Miriam Budiardjo,2008, Dasar-dasar ilmu politik, hlm.447

[2] lbid,hlm.107

[3] Lihat UU no.3 tahun 1975 pasal 1(1) bahwa “ dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan partai politik dan golongan karya adalah organisasi kekuasaan sosial politik yang merupakan,hasil pembaruan, dan penyederhanaan kehidupan politik diindoneisa, yaitu : (a).dua partai politik yang pada saat berlakunyaundang-undang ini bernama : (1.) Partai Persatuan Pembangunan, (2.) Partai Demokrasi Indonesia. (b.) Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya undang-undang ini bernama golongan karya.

[4] Miriam Budiardjo,2008, dasar-dasar ilmu politik, hlm.450

[5] lbid ,hlm.450 ( lihat tabel suara kursi enam besar dalam pemilihan umum 1999 )

[6] UUD NRI 1945 pasal 1(3)”Indonesia dalah Negara Hukum”.

[7] Menurut miriam budiardjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik ada 4 (empat) fungsi partai politik dalam negara demokrasi : sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi partai politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik.

[8] Fajlurrahman jurdi, Golput,Suara batal,DPT dan mala petaka demokrasi, Fajlu.blogspot.com, dikunjungi 01/01-2011

[9]Lihat UU no.2 tahun 2008 pasal 35 (1)

[10] Laporan : Yayan sopyani Al Hadi, Membaca UU partai politik, oligarikiah sistem politik kita, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.phd?id=12073,dikunjungi pada tanggal 01/01-2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: