Tinjauan terhadap sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

1. Tinjauan terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

Diketahui bersama bahwa secara teori sistem pemerintahan  terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem pemerintahan parlementer (parliamentary system) dan sistem pemerintahan presidensial (presidential system ). Walaupun dalam tatanan implementasinya ada sistem pemerintahan yang bersifat campuran (hybrid system). Pada prinsipnya sistem pemerintahan itu mengacu pada bentuk hubungan antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif.[1]

Pemberlakuan sistem pemerintahan terhadap suatu negara tergantung pada kebutuhan, faktor sejarah dan kondisi sosio-politik suatu negara.[2] Sistem parlementer adalah sistem yang menekankan parlemen sebagai subjek pemerintahan, sementara sistem presidensial menekankan peran presiden (eksekutif) sebagai subjek pemerintahan.[3]Keduanya memiliki latar belakang berbeda yang menyebabkan berbeda pula dalam norma dan tatacara penyelenggaraan pemerintahannya. Karakter pemerintahan parlementer adalah pada dasarnya dominannya posisi parlemen terhadap eksekutif. sementara karakter sistem presidensial adalah pada dominannya peran presiden dalam sistem ketatanegaraan. Sistem parlementer dan sistem presidensial adalah dua hal yang berbeda, bukan merupakan tesis ataupun antitesa yang melahirkan sintesa.[4]

      Terkhusus untuk indonesia sendiri, menjadi suatu perdebatan sampai sekarang dikalangan para pakar hukum tata negara dan politik bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan yang berbentuk apa. Hanta yuda, mengemukakan bahwa ketika UUD 1945 belum diamandemen, corak pemerintahan indonesia sering dikatakan sebagai sistem semipresidensial. Namun dalam prakteknya sistem pemerintahan indonesia justru lebih mendekati corak parlementer.[5] Dan setelah amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan indonesia menjadi sistem presidnesial murni.[6] Sedangkan Bagir manan menyebutkan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial karena berpendapat pertanggungjawaban presiden kepada MPR bukan merupakan pertanggungjawaban kepada badan legeslatif. dalam hal ini menambahkan, petanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak boleh disamakan dengan pertanggungjawaban kabinet  kepada parlemen (dalam sistem parlementer).[7]

Berbeda pendapat dengan apa yang dijelaskan Sri Soemantri bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem campuran. Karasteristik campuran didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari penjelasan UUD 1945, yaitu (1) presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, (2) Presiden mandataris MPR, (3) MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi, (4) Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR, dan (5) Presiden untergroentet kepada MPR. jadi esensi dari kelima hal itu, presiden sebagai badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legeslatif. apabila eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legeslatif, maka hal itu menunjukkan adanya segi pemerintahan parlementer.[8] Disamping sistem pemerintahan parlementer,  UUD 1945 juga mengandung anasir sistem presidensial. Anasir itu dapat dilihat dari adanya ketentuan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemrintahan. Dengan posisi seperti begitu, UUD 1945 menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selain kedua hal itu, dalam sistem ketatanegaraan indonesia, di samping sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan riil, presiden juga sebagai kepala negara (nominal head of state).[9]

Sedangkan Jimly asshiddiqie, mengemukakan bahwa setelah UUD 1945 diubah maka dalam hal ini, yang lebih dekat dengan sistem yang dipakai di indonesia  adalah sistem Amerika Serikat, yaitu sistem presidensial murni.[10] Sedangkan ditambahkan lagi bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia bersadarkan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, juga menganut sistem campuran.[11] Tetapi pada pokoknya, sistem yang dianut adalah sistem presidensial, tetapi presiden ditentukan tunduk dan bertanggungjawab kepada lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan ditambah utusan-utusan golongan fungsional.[12]

Perdebatan dikalangan akademisi terhadap sistem pemerintahan indonesia itu terjadi diakibatkan bapak pendiri bangsa ini yang mengiingkan memakai sistem pemerintahan yang bersifat “Sistem sendiri” sesuai dengan usul Dr. Soekiman, BPUPK dari Yogyakarta, dan Prof. Soepomo Ketuan Panitia Kecil BPUPK. Pada rapat panitia hukum dasar, bentukan BPUPKI, tanggal 11 Juni 1945 dicapai kesepakatan bahwa indonesia tidak akan menggunakan sistem parlementer seperti inggris karena karena merupakan penerapan dari pandangan individualisme. Sistem tersebut juga tidak mengenal pemisahan kekuasaan yang tegas. Antara cabang legisltatif dan eksekutif terdapat fusion of power karena kekuasaan eksekutif sebenarnya adalah „bagian“ dari kekuasaan legislatif. Perdana Menteri dan para menteri sebagai kabinet yang kolektif adalah anggota parlemen.  Sebaliknya, sistem Presidensial dipandang  tidak cocok untuk Indonesia yang baru merdeka karena sistem tersebut mempunyai tiga kelemahan. Pertama, sistem presidensial mengandung resiko konflik berkepanjangan antara legislatif – eksekutif. Kedua, sangat kaku karena presiden tidak dapat diturunkan sebelum masa jabatannya berahir. Ketiga, cara pemilihan “winner takes all” seperti dipraktekkan di Amerika Serikat bertentangan dengan semangat bemokrasi.[13]

Hemat penulis, bahwa sistem pemerintahan indonesia setelah reformasi telah mengalami purifikasi sangat menonjol. Saat ini sistem pemerintahan indonesia cenderong kepada sistem pemerintahan yang bersifat presidensial. Ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan didalam UUD NRI 1945 yang telah mengalami purifikasi. Ada 2 (dua) Pasal dalam UUD NRI 1945 yang mejadi dasar  (basic) sehingga indonesia dapat dikatakan telah menganut sistem presidensial. Pertama, akibat diubahya sistem kedaulatan MPR mejadi sistem Kedaulatan Rakyat, dimana sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (Pasca amandemen)[14] menyebabkan sistem demokratisasi dinegara ini lebih baik. Terbukti pada tahun 2004 menjadi sejarah dalam sistem ketatanegaraan indonesia dimana dilangsungkannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Ini akibat dari hasil amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” SBY-JK merupakan Presiden pertama yang merasakan hasil amanedem tersebut dengan berhasil menjadi Presiden Periode 2004-2009 dan kembali terpilih SBY-Boediono sebagai Presiden 2009-2014. Kedua, kita dapat melihat indonesia menganut sistem presidensial pada Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.” Sebenarnya Pasal ini bersifat tetap. Baik sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 Pasal ini tidak mengalami perubahan. Tetapi menurut hemat penulis, Pasal ini tetap memberikan sebuah pengertian bahwa di indonesia hanya mengenal sistem eksekutif tunggal (single executive), yaitu antara kepala pemerintahan (chief executive) dan kepala negara (head of State) sama yaitu seorang Presiden sehingga sistem pemerintahan indonesia cenderong kepada sistem pemerintahan yang bersifat Presidensial[15]

Sebenarnya masih banyak Pasal-pasal didalam UUD NRI 1945 yang membenarkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih cenderong kepada sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD NRI 1945. Seperti bagaimana jabatan presiden bersifat tetap (position is fixed). Pasal 7 “ Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.” Perlu dipahami bahwa dalam sistem presidensial dimana presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat, secara tidak langsung legitimasi yang diberikan juga sangat kuat (strong legitimacy), sehingga dalam proses penjatuhannya juga harus didasarkan pada keinginan rakyat semata atau diasarkan pada masa jabatan presiden telah berakhir sesuai amanat konstitusi atau praktek ketatanegaraannya. Tetapi dalam praktek sistem pemerintahan presidensial juga membenarkan adanya penjatuhan presiden dalam masa jabatan, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu apabila Presiden dan Wakil Presiden tersebut melakukan sebuah pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi dan inilah dikenal dengan nama Pemakzulan (impechment)[16]

Khusus diindonesia sebelum dan setelah amandemen UUD 1945 ada sebuah praktek ketatanegaraan yang berbeda dalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Ketika Orde baru, kedudukan Presiden sebagai presiden sangatlah kuat dan sangat sulit untuk dijatuhkan.[17] Ini dapat dilihat dari bunyi UUD 1945 “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya”. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 angka VII Alinea ketiga, menentukan : “ Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban Presiden.” Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sidang Istimewa ini diatur dalam ketetapan Majelis Permuswaratan Rakyat Nomor III Tahun 1978 Jo. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.VII Tahun 1973. Jadi, berdasarkan ketentuan tersbut, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi persoalannya apakah tindak pidana dapat dianggap sebagai salah satu pelanggaran terhadap haluan negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UUD 1945 dan Majelis Permusyawaratan rakyat.[18]

Ini berbeda setelah Amandemen UUD 1945 dimana sistem Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya telah diubah dan diperbaruhi.[19] Saat ini untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sangatlah sulit karena harus melalui beberapa tahap yaitu melalui Usul Dewam Perwakilan Rakyat (DPR) apabila menganggap Presidan dan/Wakil Presiden Melakukan Pelanggaran Hukum yang berupa Penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana  berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/Wakil Presiden, maka dapat mengajukan usul kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) untuk diputus apakah Presiden Melanggar haluan negara ataukah tidak. Tetapi sebelum itu DPR harus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus DPR tersebut.[20] Tetapi menurut penulis bahwa pemberhentian Presiden dan/Wakil Presiden saat ini untuk dipraktekkan diindonesia sangatlah sulit walaupun didalam Konstitusi ada yang mengaturnya. Ada beberapa alasan saya. Pertama, Penafsiran terhadap makna pelanggaran hukum tersebut yang diatur dalam UUD NRI 1945 masihlah abstrak. Kedua, Sistem pemberhentian presiden yang dikehendaki oleh konstitusi yang rumit sehingga sangat sulit terjadi pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Ketiga, konstitusi telah mengamanahkan dengan jabatan  tetap 5 (lima) tahun untuk Presiden dan/Wakil Presiden. Keempat, dipilihnya sistem pemerintahan yang lebih cenderong kepada Presidensial sebagai sistem pemerintahan indonesia dimana Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka secara tidak langsung maka tidak lembaga yang dapat menjatuhkan Presiden secara langsung kecuali rakyat yang memilihnya.

Kembali kepada sistem pemerintahan. Dibandingkan dalam sistem pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan (chief executive) cenderung mendapat tekanan politis dari Parlemen, sehingga apabila kepala pemerintahan (chief excecutive) berbeda pendapat dengan Parlemen maka ancaman Mosi tidak percaya selalu dilontarkan oleh parlemen terhadap kepala pemerintahan yaitu perdana menteri, sehingga jalannya roda pemerintahan dalam sistem parlementer relatif terganggu akibat seringnya ganti-ganti kepala pemerintahan akibat perdana menterinya berbeda pendapat dengan parlemen.

Selanjutnya dalam Sistem Presidensial  Presiden yang menentukan sendiri Kabinet yang dipimpinnya. Dalam sistem pemerintahan indonesia demikian juga dimana dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 17 ayat (2) “ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Sama halnya dengan beberapa Pasal dalam UUD 1945 bahwa Pasal ini bersifat tetap, tidak ada perubahan dari sebelum amandemen sampai sekarang. Dibawah ini akan dapat dilihat sejauhmana perbandingan Kewenangan dan Kedudukan yang menguatkan Posisi Presiden sebagai Pemegang kekuasaan Eksekutif dan Posisi DPR Sebagai Pemegang Kekuasaan Legeslasi diindonesia.

Tabel 1.1

Kewenangan  dan Kedudukan Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen)

 

No.

PRESIDEN

DPR RI

1.
  • Pasal 4 Ayat (1) “ Presiden Republik Indonesia memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
  •  Pasal 7C “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”.
2.
  • Pasal 5 Ayat (1) “ Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 5 Ayat (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
  • Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  • Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
3.
  • Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
  • Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4.
  • Pasal 10 “ Presiden memegang  kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan  Angkatan Udara.
  •  Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
5.
  • Pasal 11 Ayat (1) “ Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
  • Pasal 11 Ayat (2) “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
  • Pasal 20A Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”
  • Pasal 20A Ayat (2) “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
  • Pasal 20 Ayat (3) “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
6.
  • Pasal 12 “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
  •  Pasal 21 “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.
7.
  • Pasal 13 Ayat (1) “ Presiden mengangkat duta dan konsul.
  • Pasal 13 Ayat (2) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  •  Pasal 22 Ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut
8.
  • Pasal 14 Ayat (1) “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 14 Ayat (2) “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Pasal 23 Ayat (3) “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
9.
  • Pasal 15 “Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
  •  Pasal 23E Ayat (2) “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya
10.
  • Pasal 16 “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.
  •  Pasal 23F Ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
11.
  • Pasal 17 Ayat (2) “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
  •  Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
12.
  • Pasal 20 Ayat (2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama.
  • Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
13.
  • Pasal 22 Ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”
  •  Pasal 24C Ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
14.
  • Pasal 23F Ayat (1) “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
15.
  • Pasal 24A Ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
16.
  • Pasal 24B Ayat (3)“ Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.
17.
  • Pasal 24C Ayat (3) “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Berdasarkan tabel diatas maka hemat penulis dapat menafsirkan bahwa kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan lebih besar ketimbang legeslatif. kalau kita melihat dari sudut sistem pemerintahan dimana untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika sistem pemerintahan tersebut menempatkan Presiden sebagai subjek pemerintahannya, disamping itu kedudukan dan kewenangannya juga kuat maka sistem tersebut memakai sistem presidensial. Tetapi ketika apabila menempatkan parlemen sebagai subjek pemerintahannya, disamping itu kedudukan dan kewenangannya juga kuat maka sistem pemerintahannya adalah parlementer. Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih cenderong kepada sistem pemerintahan presidensial karena kewenangan presiden yang lebih dominan ketimbang DPR. Dari 37 Pasal yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 dimana Presiden mempunyai Sekitar 17 Pasal dan 21 Ayat yang menguatkan kedudukan dan Kewenangannya didalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan DPR hanya mempunyai Sekitar 13 Pasal dan 16 Ayat yang menguatkan kedudukan dan Kewenangannya didalam UUD NRI Tahun 1945. Tetapi dalam Pasal-pasal tersebut banyak Pasal yang mengharuskan mendapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Jadi secara tidak langsung konstitusi indonesia menghendaki hubungan antara Presiden dan DPR tersebut berjalan dengan baik.

Sebenarnya dalam sistem pemerintahan Presidensial seperti yang diterapkan di Amerika Serikat menghendaki adanya Pemisahan Kekuasaan (The Separation of Power) tegas antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikaf seperti ajaran Montesqie[21] dan merupakan sebuah ciri sistem pemerintahan parlementer apabila tidak terjadi pemisahan tegas antara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Tetapi kalau kita melihat secara kompherensif didalam UUD NRI Tahun 1945 ternyata banyak Pasal-pasal yang memuat Hubungan antara lembaga negara tersebut sangat erat. Antara Presiden dan DPR mempunyai hubungan yang sangat erat khususnya dibidang legeslasi. Kalau dalam ajaran Montesqie, bahwa Legeslatif atau DPR tersebut mempunyai kewenangan Membuat undang-undang, sedangkan Eksekutif atau Presiden melaksanakan Undang-undang. Tetapi dalam UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 20 Ayat (2) bahwa “ Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Frasa “Mendapat Persetujuan Bersama” bermakna bahwa antara Presiden dan DPR dikehendaki oleh UUD NRI NRI 1945 Untuk duduk bersama dalam Proses pembuatan undang-undang. Apabila tidak ada kata sepakat dalam proses pembahasan tersebut maka undang-undang tersebut tidak dapat disahkan menjadi undang-undang yang berlaku umum.  Jadi secara tidak langsung indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti apa yang dianut oleh negara Amerika Serikat.[22]

Jadi penulis berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan parlementer tetap dianut diindonesia kalau kita melihat UUD NRI Tahun 1945 dalam perspektif teori Montesqieu bahwa antar legeslatif yakni DPR dan Eksekutif yakni Presiden tidak ada pemisahan yang tegas antara keduanya.tetapi kita tidak dapat berkesimpulan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem parlementer karena banyaknya Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang membenarkan bahwa besarnya kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Subjek Pemerintahan yang kuat dalam Konstitusi indonesia. kita juga tidak dapat mengatakan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem campuran, karena menurut saya bahwa setiap negara mempunyai cirri khas masing-masing dalam praktek katatanegaraannya. Dan indonesia mempunyai ciri tersendiri dalam sistem pemerintahannya yang bersifat presidensial dan demikian juga negara lain. Jadi sampai saat ini sistem Pemerintahan indonesia lebih cenderung kepada Sistem Pemerintahan Presidensial.[23]


[1]  Dijelaskan oleh Sri Soemantri (1971 :76) , Lihat Koerniatmanto Soetoprawiro, http://mertodaily.com/index.php/component/content/article/39-domestic-policy/380-sistem-pemerintahan-indonesia , Dikunjungi tanggal 03/01-2012

[2] Untuk mengetahui sistem pemerintahan suatu negara yaitu dengan melihat isi dari Konstitusi setiap negara, apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang bersifat parlementer (parliamentary system) ataukah sistem pemerintahan presidensial (presidential system). Khusus untuk negara inggris yang tidak memiliki konstitusi tertulis (unwritten Constitution) kita dapat meihat sistem pemerintahannya dengan menganalisa praktek ketatanegaraannya secara langsung.

[3] Hendarman Ranadideksa, Arsitektur konstitusi demokratik mengapa ada negara yang gagal melaksanakan demokrasi, Fokusmedia, Jakarta, 2007, hal.100

[4] Ibid., hal.101.

[5] Dijelaskan lagi bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan mekanisme pemberhentian presiden  yang lebih disebabkan atas dasar alasan politis. Misalnya, diawali dengan permintaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Presiden  agar mengundurkan diri.  Saat itu, pimpinan DPR menganggap tidak perlu menunggu Sidang Istimewa MPR karena DPR sudah dianggap mewakili DPR. ( Herbert Feith, The Decline of Constitution Democracy, Ithaca, 1963, hlm. 424-437) Hanta yuda, Op. Cit., Hal.2

[6] Dijelaskan MPR bukan lagi pemegang kedaulatan rakyat dan lembaga itu telah mengalami perubahan komposisi dan konfigurasi. Presiden bukan lagi mandataris MPR, karena presiden sudah dipilih secara langsung oleh rakyat. Presiden juga tidak lagi melakukan GBHN, melainkan melaksanakan program-programnya sendiri yang ditawarkan saat kampanye. Ibid., Hal. 3.

[7] Ditambahkan bahwa  Pertanggungjawaban presiden kepada MPR merupakan upaya konstitusional untuk chaking dan balancing. Dengan demikian Imbuh Manan bahwa Unsur Parlementer dalam UUD 1945 Tidak ada sama sekali. Liat Saldi Isra,  Ibid., Hal. 54.

[8] Ibid., Hal. 57.

[9] Ibid., Hal. 57-58.

[10] Sebenarnya banyak juga sarjana yang menganggap sistem  hybrid seperti yang dipraktekkan di prancis juga baik untuk diterapkan di indonesia. Sistem prancis ini di anggap merupakan variasi yang menarik, karena dipilih langsung oleh rakyat dengan pemerintahan kabinet yang bertanggungjawab kepada parlemen. banyak kalangan menganggap sistem ini lebih realistis untuk dipraktikkan di indonesia yang sangat majemuk……, Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok hukum tata negara, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, Hal. 320.

[11] Sama halnya dengan Sri Soemantri, Jimly Asshiddie mengemukakan sistem pemerintahan indonesia sebelum diamandemen UUD 1945 adalah bersifat campuran. Campuran menurut penulis  disini berarti bahwa ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial ada dalam sistem pemerintahan indonesia. Dan ini dapat dilihat dalam UUD 1945 (sebelum amandemen).

[12] Jimly Asshiddiqie, Op. Cit., Hal. 320.

[13] Sofian Effendi, Mencari Sistem Pemerintahan Negara, http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/Effendi—Mencari-Sistem-Pemerintahan-Negara.pdf , dikunjungi tanggal 03/01/2012.

[14] Pasca Amandemen UUD 1945 sesuai Pasal 1 ayat (2)  Bahwa Kedaulatan bukan lagi berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tetapi Kedaulatan milik rakyat seutuhnya.

[15] Berbeda dengan sistem Parlementer (Parliamentary System) dimana mengenal dua eksekutif (two executive) yaitu Raja atau Presiden sebagai Kepala Negara (head of state) yang berfungsi sebagai simbol negara, dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (Chief Executive) yang berfungsi sebagai yang menjalankan roda pemerintahan yang dilih oleh parlemen.

[16] Bahwa apabila kita ingin melihat dalam sistem presidensial pastilah melihat sitem pemerintahan Amerika Serikat (USA). Dalam sistem pemerintahan Amerika mengenal pemberhentian dalam masa jabatan atau biasa dikenal dengan Impeachment (pemakzulan). Dalam Article II, Section 4 The United States Constitution disebutkan “The President, Vice Presiden and all civil officers of the United States, Shall be removed from Office on Impeachment for, an conviction of, Treason, Bribery, or other Hight Crimes and Misdemeanors”.

[17] Selama 32 Tahun Presiden Soeharto berkuasa, dan ini akibat didalam UUD 1945 tidak mengatur dengan jelas tentang lama masa jabatan untuk menjadi seorang presiden. Pasal 7 disebutkan “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

[18] Dijelaskan juga tidak ada satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  ketatanegaraan indonesia  yang tegas mengatur tentang apa yang dimaksud dengan melanggar Hukum Negara. Hamdan Zoelfa, Impeachment Presiden alasan tindak pidana pemberhentian presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, Hal.5-6

[19] Berkaca dalam praktek ketatanegaraan indonesia selama ini dimana hampir semua Presiden indonesia mengakhirji masa jabatannya secara politis. Sebut saja Presiden Soekarno berhenti karena diberhentikan dengan Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967. Setelah itu Presiden Soeharto diberhentikan secara politis karena rakyat ingin dia memundurkan diri pada Tanggal 21 Mei 1998. Presiden B.J.Habibie Pertanggungjawabannya ditolah oleh MPR dan Presiden Abdurrahman Wahid ditengah masa jabatannya diberhentikan oleh MPR, karena dianggap melanggar GBHN, ini sesuai dengan Ketetapan MPR-RI No.II/2001 tanggal 23 Juli 2001. Dan hanya Presiden Megawati dan SBY yang tidak mengalami hal yang serupa.

[20] Liat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 7A dan 7B.

[21] Ajaran Montesqie (1689-1755) dalam bukunya De L’Esprit Des Lois terbit Tahun 1748, mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan, yaitu : Pertama, Kekuasaan Legeslatif (la puissance legislative), yang membentuk undang-undang. Kedua, Kekuasaan eksekutif (la puissance executive)  yang melaksanakan undang-undang, dan Ketiga, Keputusan Yudikatif (la puissance de juger), yang menjalankan kekuasaan kehakiman. La Ode Husain, Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, Umithoa Ukhuwah Grafika, Makassar, 2009, Hal. 43.

[22] Menurut Sir Ivor Jennings dalam karyanya The Law and the Constitutions, membedakan pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil adalah pemisahan kekuasaan yang dipertahankan secara tegas dalam tugas-tugas (fungsi) kenegaraan yang secara karasteristik menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan itu dalam tiga bagian, legeslatif, eksekutif, dan yudikatif. Adapun pemisahan kekuasaan dalam arti formal adalah apabila pemisahan kekuasaan itu tidak dipertahankan secara tegas. Dalam Pandangan Ismail Sunny, Pemisahan Kekuasaan dalam arti materil biasanya disebut dengan pemisahan kekuasaan (separation of power), sedangankan pemisahan dalam arti formal sebaiknya disebut dengan pembagian kekuasaan (distribution of power). Ibid., Hal. 47.

[23] Walaupun Penulis memakai frasa “cenderung kepada Sistem Presidensial” sebenarnya pemaknaannya tetap bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut sistem pemerintahan Presedensial setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945. Makna “cenderung” ini hanya menegaskan bahwa Indonesia mempunyai Ciri tersendiri dalam pemerapan sistem Presidensial dan ini berbeda dengan negara-negara lain.

KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI 1945

Oleh : Resa Indrawan Samir ( 31 Mei 2011 )

1.1.     Latar Belakang

Setelah reformasi 1998 bergulir ada sebuah tuntutan oleh masyarakat untuk mengubah struktur ketatanegaraan indonesia, yaitu bagaimana mengubah UUD 1945. 1999-2002 adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kaum elit-etit kita melalui “kompromi politik”[1] untuk mengubah UUD 1945. tetapi sebelum melakukan perubahan UUD 1945, MPR dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 mencabut ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional dengan persyaratan demikian sulit  sebelum dilakukan perubahan  UUD 1945 oleh MPR.[2] Setelah ketetapan MPR itu dicabut maka diubahlah UUD 1945 sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, walaupun dalam proses perdebatan tersebut banyak pakar yang berbeda pendapat dalam proses perubahan UUD 1945 yaitu apakah UUD 1945 di tetapkan dulu sesuai pasal 3 UUD 1945 ataukan langsung saja dilakukan perubahan tanpa ditetapkan. Tetapi yang terjadi adalah UUD 1945 tersebut langsung dilakukan perubahan tanpa dilakukan penetapat terlebih dahulu.  Kemudian ditengah proses perubahan UUD 1945, panitia Ad hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu

  1. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945.
  2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial.
  4.  Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal ( batang tubuh ).
  5.  Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Dalam permasalahan ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Dalam artian poin ketiga yaitu  Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial. Karena para pendiri bangsa ini ketika mengubah UUD 1945 berdalih bahwa mempertegas sistem presidensial adalah bertujuan untuk memperkukuh pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara indonesia dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri bangsa.[3] Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah indonesia menganut sistem presidensial seperti apa yang telah digagas para bangsa (the founding father’s )?.

Kalau kita menelaah lebih jauh UUD 1945 setelah amandeman, memang tetap mempertahankan sistem preisidensial, dengan dalih bahwa banyaknya Pasal-Pasal yang menguatkan posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah saya melihat dari 37 pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen bahwa ada 19 Pasal yang menguatkan posisi presiden dan 2 (dua) pasal yang meminta persetujuan dan pertimbangan dari 37 pasal yang ada dalam UUD. Tetapi perlu dipahami walaupun banyak pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dalam UUD 1945 belum menjamin bahwa indonesia menganut sistem presidensial seperti apa ketika kita melikik kepada sistem pemeritahan presidensial amerika serikat.[4] karena ada beberapa pasal juga yang dimana praktek-praktek parlementer itu masuk dalam UUD kita. Seperti pasal 20 (2) bahwa “setiap rancangan undang-undangan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan berasama.” Pasal ini mempertegas bahwa setiap rancangan undang-undang yang ingin dibuat maka harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legeslatif, seandainya itu tidak terjadi maka hal tersebut maka proses pembahasan undang-undang yang ingin dibuat tidak dapat diealisasikan. Sedangkan salah satu ciri sistem presidensial menurut jimly asshiddiqy adalah terdapat pemisahan yang jelas antara legeslatif dan eksekutif[5], jadi secara tidak langsung ada suautu pemisahan yang tegas antara cabang-cabang lembaga negara tersebut. Tetapi dengan melihat pasal ini maka ada suautu ketidaktegasan pemisahan kekuasaan antara legeslatif dan eksekutif, karena seakan-akan antara ekekutif dan legeslati melebur menjadi satu yang saling kait mengkitkan atau saling membutuhkan, sehingga ciri ini lebih dekat dengan sistem parlementer yang dianut dibeberapa negara didunia. Tetapi walaupun demikinan banyak pakar hukum tata negara menyatakan bahwa indonesia lebih dekat dengan sistem pemerintahan yang bersifat semi presidensial (hibryd system).

Realitas soslial yang terjadi ketika gencar-gencarnya para pemerhati bangsa ini ingin menguatkan sistem presidensial adalah bagaimana juga dihadapkan kepada suautu permasalahan diawal reformasi ini, yaitu adanya banyak partai yang bermunculan sehingga terjadi suatu peralihan sistem yang dari partai minoritas (minority party) menuju mayoritas partai (mayority party) atau sistem multy partai. Sedangkan seperti yang kita ketahui menurut  scott mainwaring, bahwa ketika sistem presidensial digabungkan dengan sistem akan terjadi devided goverment (pemerintahan terbelah) atau pemerintahan yang terbagi. Karena disatu sisi presiden sebagai kepala eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat sedangkan DPR sebagai lembaga legeslatif dipih secara langsung oleh rakyat, sehingga suara DPR dan Suara dari Presiden itu bisa saja berbeda karena sama-sama langsung bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat. disatu sisi juga ketika sistem presidensial ini dikombinasikan dengan sistem multy partai maka gampang terjadi suatu pemerintahan yang minoritas (goverment minority)  karena suara pendukung Presiden dan pendukung DPR itu dapat saja berbeda. Seperti partai politik yang mengusungkan Presiden menjadi seorang presiden dan presiden tersebut menjadi pemenang dalam pemilihan, bisa saja partai politik yang mengusungkan presiden tersebut mendapat suara minoritas di legeslatif atau DPR sehingga suara antara legeslatif dan eksekutif berbeda. Apalagi kalau memakai sistem presidensial yang dimana apabila dikombinasikan dengan multy partai sering terjadi perelisihan yang panjang antara eksekutif dan legeslatif sehingga kebijakan-kebikan pemerintah yang membutuhkan uluran tangan dari legeslatif tersebut tersendak atau menemui jalan buntu. Sehingga efektifas dan stabilitas jalannya pemerintahan tersebut sedikit terganggu karena suara partai politik pendukung presiden tidak mencapai suara mayoritas di parlemen walaupun pemenang pemilu sekaligus karena tidak mencapai 50 % +1 untuk menentukan jalannya suatu pemerintahan yang efektif.

Untuk mengatasi jalan buntu tersebut, presiden sebagai kepala eksekutif tersebut harus membuat suatu terobosan yaitu berkoalisi dengan partai-partai yang ada di parlemen. Mengapa demikian harus terjadi ? karena secara realitas politik agar untuk agar efektifitas jalannya pemerintahan itu tidak terganggu karena ulah-ulah segelintir orang yang ada diparlemen yang membandel, sehingga presiden harus membangun koalisi dengan partai-partai di DPR. Tetapi koalisi tersebut kita tak bisa katakan akan menjadi suatu langkah yang baik untuk dilaksanakan. Karena fakta yang terjadi juga sekarang ini bagaimana koalisi yang dibangun itu tidak efektif. Masih banyak partai yang tergabung dalam koalisi yang ”membandel“ seakan-akan keluar dari kesepakatan atau kontrak politik. Contoh kemarin tentang hak angket Bank Century di mana ada Partai Pendukung koalisi terdiri dari Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan PPP tidak dapat membuat hasil yang mulus untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan yang terjadi secara realitas adalah bagaimana dua partai besar pendukung pemerintah ini mempunyai suara yang berbeda dengan partai-partai yang berkoalisi yang lain ini seperti Golkar dan PKS. Ini sudah diwanti-wanti oleh scott mainwaring, bahwa koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial tersebut gampang rapuh karena antara eksekutif dan legeslatif tersebut sama-sama mendapatkan mandat secara langsung oleh rakyat sehingga legitimasi mereka pun sama-sama kuat. Scott Mainwaring juga menambahkan bahwa konflik antara eksekutif dan legislatif sering sekali timbul bila partai-partai yang berbeda menguasai kedua cabang itu, kemudian Konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan akibat yang buruk terhadap stabilitas demokrasi.[6] Koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial dan sistem parlementer adalah suatu yang berbeda, karena efektifitas koalisi dalam sistem parlementer lebih baik karena koalisi yang dibentuk untuk memilih seorang perdana menteri dan bertanggungjawab langsung kepada parlemen, jadi kolalisi tersebut dapat berjalan lebih efektif. Berbeda dengan koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial yang dimana antara parlemen dan eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga antara eksekutif dan parlemen dapat menghasilkan keputusan yang berbeda sehingga stabilitas dan efektifitas jalannya pemeritahan selalu terganggu dan sering terjadi konflik yang berkepanjangan.

Jadi cara-cara lain juga yang dilakukan oleh presiden agar koalisi ini dapat berjalan dengan baik yaitu membagi-bagikan kursi menteri kepada mitra koalisi. Fakta ini terjadi ketika Presiden SBY jilid II terjadi dimana dari 34 kursi menteri yang ada, ternyata 22 orang diantaranya adalah berasal dari partai politik. Karena seperti yang kita ketahui sesuai dengan Pasal 17 UUD NRI 1945 bahwa pengangkatan menteri adalah hak konstitusional dari presiden. Dari 22 orang tersebut diantaranya 8 kursi buat Demokrat, 3 kursi Golkar, 4 Kursi buat PKS, 3 Kursi Buat PAN, PKB dan PPP masing-masing 2 kursi.[7] Tetapi walupun itu dilaksanakan belum menjamin 100 % efektifitas dan stabilitas pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik karena seperti yang saya kemukakan tadi bahwa koalisi yang dibangundalam sistem presidensial dan parlementer adalah sesuatu yang berbeda.

Jadi dalam kondisi sulit seperti begini maka banyak hal-hal yang dapat dilakukan presiden ketika dihadapkan dalam problematika yang dimana dia “tersandra” dengan sistem seperti begini dan menurut hemat saya ini dalam mengancam demokrasi yang sedang dibangun dengan baik. Pertama, presiden, bisa saja presiden tersebut melakukan cara-cara tidak konstitusional agar dapat menjalankan pemerintahannya lebih efektif. Kedua, melakukannya dengan cara konstitusional yaitu mengubah konstitusi agar kewenangan presiden dapat lebih leluasa dalam bergerak agar efektifitas dan stabilitas pemerintan dapat berjalan dengan lancar.

Jadi sekali lagi, tulisan ini hanya melihat bahwa bagaimana koalisi dalam sistem presidensial, apakah dapat membawa jalannya pemerintahan dengan baik dan sejauh mana konstitusi atau UUD 1945 melihat ini, apakah dalam UUD 1945 memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi dalam sistem pemeritahan. Dan bagaimana aspek-aspek lain seperti secara sosiolsogis, filosofis dan politis melihat permasalahan ini karena menurut hemat saya bahwa ada suatu paradigma yang kita dukung ketika kita mendukung adanya koalisi dala sistem presidensial yaitu mendukung paradigma dari eksekutif heavy menuju legeslatif heavy.

1.2.   Sejauh mana Konstitusi atau UUD 1945 melihat Koalisi tersebut, apakah memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi dalam sitem presidensial.

 

       Secara eksplisit, kalau kita melihat dalam UUD 1945 sebenarnya keberadaan koalisi tersebut diadalakan adanya dengan merujuk kepada Pasal 6A (2) bahwa “Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya membenarkan adanya koalisi karena kata “gabungan” tersebut bermakna bahwa ada lebih dari satu partai yang menggabungakan lalu mengusulkan seorang presiden. Jadi jelas bahwa koalisi dibenarkan keberadaannya. Tetapi menurut hemat saya koalisi itu dibenarkan secara konstitusi hanya pada proses mengusulkan calon presiden, bukan dalam proses jalannya sebuah pemerintahan. Jadi sudah jelas bahwa menurut hemat saya konstitusi hanya memberikan ruang untuk melaksanakan kolasi dalam mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden dan selain itu tidak diperbolehkan adanya. Derivasi dari UU No.42 Tahun 2008 juga membenarkan hal tersebut dalam pasal 9 bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

         Jadi ketika dalam proses pemerintahan ada sebuah koalisi ini sesuatu yang tidak sejalan dengan konstitusi, apalagi seperti apa yang saya kemukakan sebelumnya bahwa koalisi dalam sistem presidensial adalah sesuatu yang tabuh karena koalisi dalam sistem presidensial dan sistem parlementer adalah sesuatu yang berbeda. Karena itu, dalam tulisan “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination” Mainwaring menyatakan bahwa the combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition-buliding in prresidential democracies.Jika dibandingkan dengan pembentukan koalisi dalam sistem parlementer, Scott Mainwaring mengemukakan tiga perbedaan koalisi multi-partai dalam sistem pemerintahan presidensial.

“Pertama, dalam sistem parlementer, koalisi partai politik yang memilih menteri-menteri dan perdana menteri. Karenanya, mereka bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pemerintah. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya (presidents put together their own cabinets) dan partai politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung presiden. Kedua, berbeda dengan sistem parlementer, dalam banyak sistem pemerintahan presidensial, anggota legislatif dari partai politik yang punya menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah. Ketiga, secara umum, keinginan partai politik untuk membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.[8]

Kemudian koalisi tersebut sebenarnya juga tidak dapat dihindari karena fakta yang terjadi bahwa indonesia menganut sistem multy partai, jadi suatu keharusan bagi presiden untuk membuat suatu koalisi. Karena ini merupakan suatu langkah yang darurat yang harus dilakukan oleh presiden. Karena bagaimana pun presiden membutuhkan uluran tangan dari DPR untuk memuluskan kebijakan-kebijakan presiden kedepannya, baik dalam proses legeslasi maupun non-legeslasi.

Sudah dijelaskan sebelumnya dalam UUD 1945 pasal  20(2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” dan ayat (3) “Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.” Maka sudah jelas dalam konstitusi indonesia bahwa sesuatu yang sakral bagi presiden dan DPR untuk bersama-sama memuluskan suatu kebijakan legeslasi dan ketika salah satunya saja tidak menyetujui maka program legeslasi itu pun batal dengan sendirinya. Maka yang menjadi sesuatu hal yang buruk terjadi ketika Partai pendukung presiden di DPR itu minoritas, maka presiden tersebut harus membangun kekuatan diparlemen untuk memuluskan kebijakannya, karena itu biasanya dalam negara yang menganut sistem multy partai , hal yang sering dilakukan adalah bagaimana melakukan koalisi-koalisi. Tetapi bagaimanapun seperti apa yang tadi saya kemukakan sesuatu hal yang sulit itu akan terjadi ketika sistem multy partai digabungakn dengan sistem presidensial karena koalisi yang dihasilkan gampang terjadi kerapuhan atau ketidakkonsistenan. Dan itu terjadi secara fakta diindonesia.

1.3 . Koalisi dalam sistem presidensial maka  mendukung suatu peralihan paradigma dari eksekutf heavy menuju legeslatif heavy.

 

Setelah reformasi bergulir 1998, terjadi suatu perubahan struktur ketatanegaraan secara bertahap diinodonesia yaitu dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali (1999-2002). Dimana dulu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, dengan diamandemennya UUD 1945 maka tidak ada lagi lembaga negara yang mendominasi. Sekarang antar lembaga negara hanya ada prinsip check and balance dan tidak ada prinsip saling mebawahi seperti dulu. salah satu agenda reformasi selain bagaimana mengutkan demokratisasi yang ada diindonesia adalah bagaimana juga menguatkan sistem presidensial (eksekutif heavy)  diindonesia, tetapi tetap dalam bingkai konstitusonal agar tidak terjadi juga kesewenang-wenangan oleh presiden (abuse of power). Tetapi yang menjadi suatu masalah yang dihadapi negeri ini setelah reformasi adalah banyaknya partai politik yang mendominasi sehingga indonesia menganut sistem partai yang majemuk (multiparty system). Jadi setelah reformasi ada suatu peralihan sistem partai yang ada diindonesia yaitu bagaimana yang dahulunya cuman ada 3 (tiga) partai sekarang menajdi banyak partai (multiparty system). Dan inilah menjadi titik kekacauan menurut saya setelah reformasi itu bergulir yaitu indonesia menganut sistem multi partai.

Seperti apa yang saya kemukakan sebelumya bahwa disatu sisi the founding father’s kita mengeinginkan memperkuat sistem presidensial kita. Tetapi disatu sisi harus dihadapkan dengan sistem multypartai, padahal ketika sistem multi partai digabungkan dengan sistem presidensial maka rentang terjadi suatu pemerintahan yang terbelah, seperti apa yang dikemukakan oleh scott mainwaring. Rentang terjadi konflik antara legeslatif dan eksekutif, dan disatu sisi juga dimana gampang terjadi kompromi sehingga hak-hak konstitusional presiden terganggu karena harus membangun koalisi. Dan disatu sisi koalisi tersebut tidak permanen. Fakta itupun terjadi kalau kita melihat kasus hak angket bank century dimana koalisi yang dibangun oleh pemerintah tak dapat berbuat apa-apa sehingga 2 partai yang tergabung dalam koalisi sedikit berlawanan arah dengan koalisi tersebut sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa koalisi yang dibangun tak permanen. Disatu sisi juga, presiden gampang “tersandra” akibat multypartai tersebut sehingga harus melakukan kompromi-kompromi yang berujung pada kepentingan-kepentingan elitis belaka jasa.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus diperbuat ?. menurut hemat saya banyak hal yang bisa dilakukan, seandainya UUD 1945 dapat diamanden lagi, saya cuman berharap untuk menguatkan sistem presidensial tersebut harus ada suatu perubahan besar-besaran dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 terutama yang bernuansa parlementer, dimana pasal yang berkaitan dengan parlementer itu diubah kalau betul ingin menguatkan sistem presidensial. Karena banyak diantara pakar hukum tata negara mengemukakkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih ke semi-presidensial. Kemuadian, sistem multypartai ini harus disederhanakan. Walaupun memang masih banyak yang mengatakan bahwa ini melanggas demokrasi diindonesia karena melakukaan suatu pembatasan. Indonesia telah menerapkan semacam parlementery treshold , itu perlu diberi suatu suport terhadap hal tersebut. Yaitu ambang batas partai politik untuk masuk dalam parlemen tersebut pelu dinaikkan karena kalau kita melihat UU No.10 Tahun 2008 maka ambang batas itu hanya 2,5 %, sehingga waktu pemilu 2009  ada 9 (sembilan) partai yang masuk dalam DPR ( Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura ), dan menurut saya partai yang ada dalam DPR tersebut masuh terlau banyak dan masih perlu ditambanh ambang batasnya. Kalau hemat saya sih, harusnya ambang batas itu sampai 5-7 % dinaikkan. Karena itu lebih efektif untuk menstabilkan jalannya pemerintahan karena multypartai tersebut bisa teratasi sedikit-demi sedikit. Walapun masih banyak orang yang mengatakan ini melanggar demokrasi. Tetapi menurut saya ini bukan melanggarar sebuah demokrasi karena sesuai dengan UU No.2 tahun 2008 Jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang partai politik tersebut setiap orang berhak membuat partai politik dan itu tidak ada batasan yang penting memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang tersebut. Dan dengan adanya parlementary treshold itu menurut saya bukan suatu batasan, karena partai-partai yang dipilih tersebut akan terseleksi dengan sendirinya dan rakyat yang menentukan apakah parwakilan-paerwakilan partai tersebut berhak masuk parlemen dengan adanya parlementery treshold.

Kemudian seandainya penguatan presidensial itu terjadi dan multypartai tersebut mulai dihilangkan dinegeri ini maka sistem check anda balace juga harus diperkuat. Jangan sampai ketika presiden terlalu dikuatkan (eksekutif heavy) maka presiden itu gampang sewenang-wenang (abuse of power), karena itu perlu juga bagaimana pengawasan legeslatif tersebut diperhatikan sehingga check and balances tersebut dapat terjadi. Jadi sekali lagi, bahwa ketika koalisi ini kita masih perjuangkan maka menurut saya seakan-akan kita mendukung suatu peralihan paradigma dari eksekutif heavy menuju legeslatif heavy.


[1] Kompromi Disini dimaksud adalah kesepakatan “ resultante” dalam artian bahwa konstitusi adalah merupakan hasil kesepakatan para pembuatnya sesuai dengan kebutuhan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) pada waktu tertentu maka upaya memperbaikinya kembali harus selalu diberi peluang untuk didiskusikan jika memang ada perubahan yang signifikan dalam bidang ipoleksosbudhankam. Liat Mahfud MD, Perdebatan hukum tata negara pasca reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. Xii.

[2] Liat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sektetariat jenderal MPRRI, 2006, hlm.10.

[3] lbid,hlm.14.

[4]  Bahwa kalau kita berbicara tentang sistem presidensial maka kita merujuk kepada sistem pemerintahan amerika serikat sedangkan kalau parlementer kita merujuk kepada sistem pemerintahan inggris.

[5] Jimly asshiddiqy, Pokok-pokok hukum tata negara indonesia pasca reformasi, bhuana ilmu populer, 2008, hlm. 316.

PEMILIHAN GUBERNUR OLEH DPRD SUATU LANGKAH TERHADAP KEMUNDURAN DEMOKRASI DIINDONESIA

Oleh : Resa Indrawan Samir ( 20 Mei 2011 )

1.      Latar Belakang

 Pertama, perlu kita pahami bahwa tulisan ini bertujuan untuk menanggapi wacana yang digelintirkan oleh departemen dalam negeri bahwa ada suatu rencana nanti yang akan direalisasikan oleh Departemen dalam negeri atas nama menteri dalam negeri bahwa UU No.32 tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 tentang pemeritahan daerah akan direvisi menjadi 3 (tiga) undang-undang sekaligus, pertama,yaitu UU Pemerintahan daerah itu sendiri, kedua, UU pemilukada dan terakhir yaitu UU tentang Desa. Nantinya undang-undang 32 tahun 2004 jo. UU No.12 Tahun 2008 akan diganti sekaligus.

Kedua, yaitu terhadap bahwa wacana revisi undang-undang pemerintahan daerah tersebut ada sebuah hal yang digelintirkan oleh departemen dalam negeri yaitu sistem pemilukada yang akan diubah strukturisasinya, yaitu dimana setelah reformasi 1998 lalu yang membuahkan bagaimana kepala daerah tersebut yang dulunya dipilih oleh DPRD lalu diajuakan kepresiden yang diubah menjadi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sekarang ini seperti yang ada didalam UU No.32 Tahun 2004. Tetapi dengan lahirnya wacana tersebut maka pemilihan kepala daerah tersebut dipilih oleh DPRD khusunya untuk gubernur sebagai kepala daerah Provinsi. Ada beberapa alasan yang membuat kenapa gubernur harus dipilih oleh DPRD :

  • Pemilihan langsung dinilai menghambur-hamburkan uang. Karena besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah bahkan oleh calon Gubernur. Biaya yang dikeluarkan baik biaya pemerintah  3,54 trilyun.
  • Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh calon gubernur mengakibatkan tingginya tingkat korupsi berdasarkan data 17 gubernur melakukan tindak pidan korupsi.
  • Kewenangan Gubernur terbatas, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Dekosentrasi).
  • Dapat menciptakan keharmonisan DPRD dengan Gubernur.
  • Pemilihan langsung rawan politik uang sehingga proses berdemokrasi justru merusak mental dan karateristik bangsa. Politik uang terjadi pada rakayat hampir 75 % rakyar menerima uang dari kandidat.
  • Pemilihan oleh DPRD memang tidak menutup kemungkinan terjadinya politik uang akan tetapi fungsi pengawasannya lebih mudah karena jumlah anggota DPRD lebih sedikit.[1]

Ketiga, dari aspek Kosntitusi atau Perspektif UUD NRI 1945 yang memberikan ruang untuk dipilihnya gubernur oleh DPRD karena dalam pasal 18 (4) tersebut hanya disebutkan bahwa yang namana gubernur itu dipilih secara demokratis bukan dipilih secara langusng oleh rakyat. ini berbeda dengan klausul pasal yang ada dalam pasal 6A(1) dalam UUD NRI 1945 bahwa Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan calon oleh rakyat. jadi pemaknaan demokratis dalam pasal 18 (4) tersebut dimaknai bahwa kalau gubernur dipilih oleh DPRD bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi atau UUD NRI 1945.

jadi sekali lagi tulisan ini ingin menaggapi apakah wacana yang digelintirkan oleh departemen dalam negeri ketika direalisasikan akan berdampak baik bagi kehidupan bangsa dan negara. kemudian, apakah dengan dipilihnya gubernur oleh DPRD efektifitas penyelenggaraan dan stabilitas didaerah itu akan berjalan dengan baik. Bagaimana juga dengan aspek konstitusi, atau UUD NRI 1945 memberikan ruang untuk melaksanakan pemilihan gubernur oleh DPRD, dan ketika ada UU organik yang mengatur hal tersebut apakah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian terakhir, bagaimana dengan aspek sosiologis dan filosfisnya apakah ini sesuai dengan keinginan masyarakat dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat.

1.1. Bagaimana Konstitusi atau UUD 1945 melihat pemilihan Gubernur oleh DPRD tersebut. Apakah ada ruang untuk melaksanakan pemilihan Gubernur oleh DPRD.

Para kaum-kaum intelektual yang medukung pemilihan gubernur oleh DRPD tersebut ketika ditanya bahwa apakah UUD NRI 1945 memberikan ruang untuk melaksanakan pemilihan Gubernur oleh DPRD. pasti mereka semua menjawab bahwa didalam UUD NRI 1945 Pasal 18 (4) secara eksplisit menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Kata demokratis disini pastilah ditafsirkan bahwa ketika DPRD memilih seorang gubernur maka bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi. Karena baik dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD pada prinsipnya tetaplah demokratis dan tidak melanggar nilai-nilai demokrasi. Karena dalam sejarah demokrasi dikenal 2 (dua) macam demokrasi yaitu demokrasi langsung (direct democracy) dan demokrasi tidak langsung (indirect democracy), tetapi pada prisipnnya baik demokrasi langsung maupun demokrasi tidak langsung tetaplah demokratis. Jadi ketika DPRD memilih Seorang gubernur maka bisa disamakan dengan demokrasi tidak langsung (indirect democracy). Fakta yang terjadi sekarang adalah bahwa semua kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat. ini sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 Jo.12 Tahun 2008 pasal 24(5). Dengan wacana pemilihan gubernur oleh DPRD bagaimana nantinya UU No.32 tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 ini dapat direvisi. Karena para kaum-kaum intelektual yang menghendaki agar pemilihan gubernur dilaksanakan oleh DPRD berdalih bahwa intinya kalau konstitusi memberikan ruang untuk pemilihan gubernur oelh DPRD maka bukan sesuautu yang sulit untuk mengubah UU organiknya karena yang namanya UU itu berada dibawah UUD sesuai sistematika hirarkinya.[2]

Perlu kita pahami semua  menurut hemat saya bahwa ada suatu penafsiran yang berlebihan yang dilakukan para kaum intelektual yang menghendaki pemilihan gubernur dilaksanakan oleh DPRD dan itu merupakan suatu penafsiran yang tidak mendasar sama sekali. Kalau kita menelaah kembali didalam Pasal 18 (4) UUD NRI 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”sebenarnya kalau kita melihat pasal ini secara komperehensif maka pemilihan gubernur tersebut harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana derivasi dari UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 pada Pasal 24(5). mengapa demikian ?. menurut hemat saya, Seandainya Gubernur Dipiih oleh DPRD sedangkan Bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat maka ada suatu penafsiran ganda untuk kata “demokratis” tersebut dalam pasal 18(4). Karena pasal tersebut mengandung 2(dua) makna sekaligus, karena disatu sisi ada kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan disatu sisi ada juga ada kepala daerah yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dipilih oleh badan perwakilan. sehingga menurut saya terjadi multiinterpretasi berlebihan terhadap kata “ demoktaris” tersebut. Sedangkan dalam pasal tersebut antara Gubernur, Bupati dan Walikota disebut secara bersamaan, jadi ketika pemilihan dilakukan terhadap pejabat publik daerah tersebut maka harus juga harus secara bersamaan tanpa ada perbedaan. Jadi pemaknaan “demokratis” tersebut harus dimaknai bahwa ketika Pemilihan Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat maka bupati dan walikota juga demikian. Dan ketika gubernur dipilih oelh DPRD maka bupati dan walikota dipilih oleh DPRD supaya pemaknaan dari kata “demokratis” dalam pasal 18(4) mengandung kepastian hukum. Sudikno Mentokusumo mengatakan bahwa dalam menegakkan dan menjalankan hukum haruslah dilihat dari 3 (tiga) aspeknya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dan ketiganya ini harus jalan seiringan. Dan kemudian Lon Fuller dalam bukunya the morality of the law mengatakan dalam proses pembuatan hukum agar mempunyai sifat yang adil maka ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan yaitu salah satunya dalam hukum itu harus ada ketegasan. Hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga orang tidak bisa lagi mengorientasikan kegiatannya kepadanya. Jadi menurut hemat saya ada suautu ketidaktegasan disini dan kepastian yang tidak ada ketika pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD sedangkan Bupati dan walikota dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan antara gubernur, bupati dan walikota disebutkan secara bersamaan dalam pasal 18(4) tersebut.

Seandainya kita melakukan penafsiran secara kompherensif terhadap Pasal 20A (1) bahwa yang namanya DPR atau DPRD kalau yang didaerah pastilah hanya mempunyai 3(tiga) Fungsi yaitu Fungsi Legeslasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Jadi tidak ada nomenklatur dalam pasal ini yang menyebutkan bahwa badan perwakilan itu mempunyai fungsi memilih kepala daerah. Kemudian, seandainya sesuai pasal 6A(1) bahwa “Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” apa salahnya kalau Gubernur Dipilih secara langsung oleh rakyat, kan antara Gubernur dan Presiden sama-sama jabatan publik yang membutuhkan mandat langsung dari rakyat dan sama-sama sebagai kepala eksekutif. Yang membedakannya itu hanyalah luas wilayahnya.

1.2. Bagaimana Secara sosiologis dan Filosofis ketika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD.

Dalam pasal 24 (5 ) dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Taun 2008 secara tegas disebutkan bahwa “kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan”. Jadi secara normatif, pemilihan kepala daerah tersebut dikehendaki untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. kalau begitu, bagaimana dengan aspek sosiologis dan filosfisnya ?. secara sosiologis bahwa ketika pemilihan gubernur ini dipilih oelh lembaga perwakilan atau DPRD maka menurut hemat saya ada sebuah kemunduran demokrasi yang terjadi dinegara kita. Karena tidak menghendaki lagi untuk dipilihnya pejabat publik oleh rakyat, jadi seaakan-akan ada suatu peralihan paradigma terjadi dinidonesia, yaitu bagaimana yang seharusnya rakyat itu yang diberdayakan bukan lembaga perwakilan rakyat tersebut. Dengan pemilihan gubernur oleh DPRD maka seakan-akan yang diberdayakan adalah lembaga perwakilan rakyat. sedangkan francis fukuyama mengatakan dalam memperkuat suatu negara (empowering state) dalam pemerintahan abad 21 ini maka rakyatlah yang harus diberdayakan, bukan lembaga perwakilan rakyat karena antara lembaga perwakilan rakyat dan rakyat adalah suatu terminologi yang berbeda, karena suara rakyat dan suara perwakilan rakyat itu bisa saja berbeda. Karena Perwakilan rakyat tersebut lebih dilekati kepentingan-kepentingan elitnya dariapda kepentingan rakyat yang ada dibawahnya. Dan itu sekarang terjadi secara faktanya dimana antara rakyat dan wakil rakyat tersebut adalah sesauutu yang berbeda.

Kemudian, ketika pemilihan didilaksanakan oleh DPRD ada suatu peralihan sejarah yang terjadi dinegara kita. Seakan-akan kita kembali dizaman ore baru, dimana dahulunya itu pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD lalu setelah itu ditunjuk langsung oleh Presiden. Jadi menurut hemat saya ada suatu ingin dilakukan para elit kita dipusat bagaimana mengembalikan seperti dulu walaupun kehidupan sudah demokratis. Yang menjadi suatu pertanyaan adalah apakah kita ingin kembali seperti dulu dimana kehidupan sekarang menurut saya telah susah kita bangun dengan susah payah lalu kita kembali lagi seperti dulu. Perlu kita pahami menurut saya bahwa negara yang dikatakan demokrasi ketika memenuhi beberapa unsur, yaitu rakyat sendiri yang menentukan haluan negaranya, rakyat sendiri menentukan bagaimana cara menjalankan haluan negaranya dan kapan rakyat itu ingin menjalankan haluan negaranya. Jadi menurut saya bahwa pemilihan gubernur oleh DPRD adalah sebuah kemunduran demokrasi. Kemudian terakhir bahwa yang dikhawatirkan ketika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD pastilah nanti gubernur itu tidak bertanggung jawab lagi kepada rakyat tetapi bertanggungjawab langsung kepada DPRD dan dikhawatirkan jangan sampai terjadi suautu hal-hal yang tak diinginkan yang nantinya dapat merugikan rakyat. kemudian juga disatu sisi merugikan calon independen ketika mencalonkan disi sebagai kepala daerah. Karena disatu sisi mereka tak dapat membangun kekuatan di DPRD ketika ingin mencalonkan menjadi Gubernur karena yang diuntungkan hanyalah orang-orang yang punya partai politik.

 


[2] Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, 2007, hal.41……bahwa menurut Hans Kelsen mengemukakan dalam teori mengenai jenjang norma hukum ( stufentheorie) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki ( tata susunan), dalam arti, suatu norma berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif norma dasar (Grundnorm).

PELETAKAN TITIK BERAT OTONOMI DITINGKAT PROVINSI

Resa Indrawan Samir ( 24 Mei 2011 )

1.  Latar Belakang

Secara Teoritik ada 3 ( tiga ) bentuk negara, ada bentuk negara Federal, bentuk negara Konfederasi dan bentuk negara Kesatuan. Berbicara tentang bentuk negara pastilah hanya satu pertanyaan yang muncul, yaitu dimana letaknya kekuasaan. Untuk negara federal tersebut ada 2 (dua) letaknya kekuasaan, yaitu di pemerintahan federal dan negara bagian, tetapi  yang berdaulat itu tetaplah negara bagian karena negara bagian yang memberikan kekuasaan kepada pemerintahan federal (from bottom to top).  Miriam Budiardjo, bahwa Negara Konfederasi pada Hakikatnya Bukanlah suatu Negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional karena keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan atau mengurangi kedaulatannya sebagai negara anggota konfederasi itu.[1] Jadi dalam negara konfederasi Kedaulatan tetap berada pada negara-negara yang menginginkan konfederasi. Untuk Negara Kesatuan Sendiri bahwa Pemilik kekuasaan tetaplah pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah pelaksana tugas dari pemerintah pusat, jadi hanya ada sentralisasi kukuasaan. Menurut Fred Isjwara, Negara Kesatuan adalah bentuk negara yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal dan konfederasi. “….Negara Kesatuan adalah Negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Jadi dengan demikian, didalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah pada tingkatan terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.”[2]

Dalam negara kesatuan sebenarnya dalam proses menjalankan pemerintahannya dikenal dengan 2 (dua) cara, yaitu Negara Kesatuan dengan cara Sentralisasi dan Negara Kesatuan dengan cara Desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ( otonomi daerah ) yang dinamakan dengan daerah otonom.[3]

Otonomi atau authonomy berasal dari bahasa yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Logemenn, memberikan pengertian mengenai otonomi daerah, dikatakan bahwa “ kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, buat menugrus kepentingan-kepentingan umum (penduduk); pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom. Tetapi logemann menggarisbawahi istilah “otonom” mempunyai makna kebebasan dan kemandirian (zelfstandingheid) tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungkawabkan.[4] Indonesia adalah Negara kesatuan ini semua tertuang dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat 1 bahwa “ Negara indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, Jadi letak kekuasaan kalau berbicara negara kesatuan hanya terletak pada pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi diindonesia setelah reformasi bergulir tahun 1998 dan dimana ditandai dengan diamandemannya UUD 1945 sebanyak 4 kali mulai dari tahun 1999-2002 adalah bagaimana hubungan antara hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak berjalan harmonis,bagaimana tidak, karena dalam perakteknya sering terjadi atau menimbulkan tarik menarik kepentingan (Spannig of Interest) antara satuan pemerintahan. Terlebih lagi dalam negara kesatuan upaya pemerintah pusat untuk memegang kendali atas urusan pemerintahan sangat jelas.[5] Apalagi ditandai dengan pendelegasian urusan kedaerah ini yang sangat minim dan dimana pusat juga sangat memegang kendari terhadap daerah tersebut, sehingga kadang-kadang banyak daerah “ membandel “ terhadap pemerintah pusat, apalagi legitimasi yang kuat karena baik diwilayah provinsi ataupun diwilayah kabupaten dan kota kepala daerahnya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kemudian daripada hal itu dimana juga setelah reformasi bergulir 1998, bagaimana peletakan titik berat otonomi yang dititikberatkan kepada wilayah kabupaten dan kota bukan kepada wilayah provinsi. Banyak pakar Hukum Tata Negara berdalih bahwa dengan minikberatkan titik berat otonomi ditingkat kabupaten dan kota maka efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan baik karena disatu sisi bagaimana mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya sehingga bagaimana pelayanan publik (public service)  tersebut dapat terealisasi.[6] dan disatu sisi juga dimana menjadikan daerah kabupaten/kota yang lebih besar dibandingan dengan daerah yang telah ada. Tetapi fakta yang terjadi ketika titik berat otonomi dititik beratkan kepada kabupaten/ kota setelah reformasi bergulir mulai dari tahun 1998 sampai sekarang bagaimana efektifitas penyelenggaraan dan stabilitas pemerintahan didaerah tidak berjalan sebagaimana apa yang diharapkan karena bagaimana jalur hubungan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota tersebut tidak berjalan dengan baik. didaerah sekarang gampang terjadi “bersinggungan” antara pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota sehingga jalur koordinasi antara pemerintahan daerah itu tidak berjalan efektif. Disatu sisi daerah kabupaten/kota berdalih bahwa hanya merekalah yang mempunyai otonomi sedangkan daerah provinsi tidak memiliki daerah karena provinsi hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat didaerah sesuai dengan asas dekonsentrasi yang diberikan kepada wilayah provinsi sesuai UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 Pasal 1 angka 8.

Fakta yang terjadi juga ketika peletakan titik berat otonomi didaerah  kabupaten/kota, banyak Bupati/ walikota yang tidak dilantik oleh Gubernur karena sebuah alasan bahwa daerah Provinsi hanyalah daerah administratif (dekonsentrasi) sehingga banyak Bupati/walikota banyak “membandel” dan dilantik oleh Menteri luar Negeri di Departemen dalam Negeri karena tidak mau dilantik oleh Gubernur sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 Pasal 111 bahwa “Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden”.

Jadi Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bahwa apakah efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan baik ketika peletakan titik berat otonomi dititikberatkan diwilayah provinsi ataukan sebaliknya, dengan menitikberatkan titik berat otonomi diwilayah kabupaten/kota penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan sebagaimana mestinya karena selama ini titik berat otonomi berada diwilayah kabupaten/kota.

 

1.1. Selama ini Titik Berat Otonomi Daerah dititik Beratkan pada daerah Kabupaten/ Kota bukan pada daerah provinsi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika titik berat otonomi dikembalikan didaerah provinsi apakah Tidak Bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan apakah secara Yuridis Konstitusional apakah UUD NRI 1945 Memberikan Ruang Terhadap Hal tersebut.

4 (empat) kali amandeman UUD 1945 membawa perubahan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, yang dulunya ada lembaga negara yang mendominasi atau ada lembaga negara tertinggi, dengan diamandemennya UUD 1945, sekarang tidak ada lagi lembaga negara yang mendominasi. Stuktur ketatanegaraan sekarang telah berubah, semua lembaga negara kedudukannya sejajar tanpa ada saling membawahi, tetapi diantara semuanya hanya berlaku sistem check and balance. Salah satu juga yang diamandemen dalam UUD 1945 adalah tentang Pemerintahan daerah yang dimana yang dulunya hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengatur dengan pemerintahan daerah yaitu Pasal 18, dengan diamandemennya UUD 1945 Pasal Pemerintahan Daerah bertambah yaitu Pasal 18,18A dan 18B.

Berbicara tentang titik berat otonomi dikembalikan daerah provinsi, sebenarnya kalau kita melihat UUD 1945 sebelum amandeman tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit bahwa titik berat otonomi harus dititikberatkan didaerah provinsi atau kabupaten kota karena dalam pasal 18 Tersebut hanya menjelaskan bahwa “ Pembagian atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sidang Pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” Jadi disini hanya menjelaskan pembagian daerah besar dan daerah kecil tanpa menyebutkan secara eksplisit bahwa apa yang dimaksud daerah besar dan daerah kecil, dan disatu sisi juga tidak menjelaskan bahwa peletakan titik berat otonomi berada didaerah mana apakah didaerah kecil atau daerah besar. Kemudian daripada hal itu setelah diamandemen UUD 1945 menjadi UUD NRI 1945 ada suatu perubahan terjadi dalam Pasal menyangkut Pemerintahan daerah tersebut. Dalam Pasal 18 ayat 1 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang”. Kalau kita menelaah pasal ini bahwa tidak ada lagi pembagian daerah besar dan daerah kecil yang saya sebutkan seperti tadi, tetapi di Pasal itu menyebutkan secara eksplisit bahwa Negara Kesatuan Indonesia Dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang dimana setiap pemerintahan daerah tersebut mempunyai pemerintahan sendiri .

Kemuadian dalam pasal 18 ayat 2 juga menjelaskan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebenarnya kalau kita menelaah nomenklatur pasal ini, tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit bahwa titik berat otonomi harus dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota walaupun secara faktanya bahwa titik berat otonomi sekarang lebih dititikberatkan kepada daerah kabupaten/kota bukan pada daerah provinsi. Dalam pasal ini antara daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota disebut secara bersamaan tanpa harus ada perbedaan mendasar antara semuanya. Dan semuanya berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi antara daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota berhak mendapatkan asas otonomi dan tugas pembantuan tanpa ada perbedaan. Jadi setiap daerah baik provinsi., Kabupaten dan kota memiliki peluang untuk mendapatkan titik berat otonomi dititkberatkan didaerahnya. Seandainya juga kita melakukan penafsiran secara letterlijk terhadap nomenklatur Pasal tersebut sebenarnya Titik Berat otonomi daerah tersebut berada pada daerah provinsi bukan berada didaerah kabupaten dan kota. Pemerintahan daerah Provinsi mendapatkan asas otonomi yang berarti desentralisasi (otonomi) sedangkan tugas pembantuan itu mendapatkan tugas pembantuan atau sifatnya administratif (perpanjangan tangan).

Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa peletakan titikberat otonomi dititikberatkan daerah provinsi itu secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena Konastitusi saja tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa titik berat otonomi harus dititikberatkan diwilayah provinsi atau kabupaten/kota tetapi antara provinsi, kabupaten/kota mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan titikberat otonomi didaerahnya. Kemudian ini juga tergantung derivasi undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yaitu UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 yang bahwa sahnya Desentralisasi lebih diberikan kepada kabupaten/kota sedangkan Dekonsentrasi lebih diberikan kepada wilayah Provinsi karena Proivinsi dalam hal ini hanyalah perwakilan pemerintah pusat didaerah.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo.UU No.12 Tahun 2008 Pasal 1(7) “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan Pasal 1(8)  bahwa “Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.” Jadi Pengaturan terhadap titik berat otonomi yang lebih difokuskan dititikberatkan didaerah Kabupaten/kota itu hanya Berada dalam pengaturan yang diatur dalam undang-undang saja, sedangkan dalam UUD NRI 1945 tidak diatur. Dalam teori Hans Kelsen Stufentheorie bahwa yang namanya Konstitusi atau UUD NRI 1945 adalah (Grundnorm) norma dasar, sedangkan undang-undang berada pada tatanan norma dibawah UUD NRI 1945.[7] Jadi menurut hemat saya bahwa ketika peletakan titikberat otonomi ingin diberikan kepada daerah provinsi ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan karena pengaturannya hanya berada dalam tatanan undang-undang bukan dalam tatanan UUD NRI 1945 dan yang namanya undang-undang bukan sesuatu yang sulit dilakukan daripada harus merubah UUD NRI 1945. Apalagi sekarang ini ada wacana yang digelintirkan oleh Menteri dalam negeri bahwa  UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah itu akan direvisi dan revisinya itu akan dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu tentang Pemerintahan daerah, Pemilkukada daerah dan undang-undang desa.

1.2. Bagaimana Aspek Sosiologis dan Filosofis ketika Titik Berat Otonomi Dititikberatkan di daerah Provinsi, apakah efektifitas dan stabilitas peneyenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan efektif.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”Konsekuensi negara kesatuan adalah dimana letak kekuasaan hanya ada dipemerintah pusat dan daerah hanyalah pelaksana tugas dari pemerintah pusat. Secara histori kalau kita berbicara tentang peletakan titikberat otonomi daerah, sebenarnya daridulu mulai dari ordelama peletakan titikberat otonomi daerah berada kepada daerah kabupaten dan kota bukan kepada daerah provinsi, demikin juga setelah reformasi dimana kabupaten dan kota menjadi sentral otonomi yang ada dinidonesia. Banyak pakar Hukum Tata Negara Berdalih bahwa dengan peletakan titikberat otonomi diwilayah kabupaten dan kota itu bagaimana meningkatkan efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah berjalan dengan baik karena lebih mendekatkan masyarakat dan pemimpinnya. Tetapi yang menjadi suatu permasalahan skarang adalah ketika reformasi ini bergulir dan dengan lahirnya UU No.32 Tahun 2004 jo. 12 Tahun 2008 adalah dimana setiap kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota dipilih dalam satu pasangan secarang langsung oleh rakyat sesuai pasal 24 (5) bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan.” Jadi antara posisi Gubernur dalam artian kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten dan kota dalam artian disini bupati dan walikota sama-sama kuat karena  sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat atau mendapatkan legitimasi secara langusng oleh rakyat., jadi antara Gubernur, Bupati dan Walikota merasa sama-sama otonom karena mendapatkan kekuasaan langsung dari rakyat karena dipilihnya secara langsung dalam pemilukada tersebut walaupun menurut UU No.32 Tahun 2004 jo. UU No.12 tahun 2008 peletakan titikberat otonomi berada pada wilayah kabupaten dan kota.

Fakta telah terjadi ketika peletakan titikberat otonomi lebih dititikberatkan kepada daerah kabupaten dan kota bagaimana jalur hubungan lintas daerah itu tidak berjalan dengan baik sehingga efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya jalur koordinasi yang baik antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sedangkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Jo.UU No.12 tahun 2008 pada pasal 38 menyebutkan bahwa Gubernur karena kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat mempunyai Tugas dan Wewenang yaitu :

  1.  Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
  2.  Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan didaerah provinsi dan kabupaten/kota.

Ketiga Tugas dan wewenang tersebut tidak berjalan dengan baik karena seakan-akan daerah kabupaten/kota merasa hanya daerahnyalah yang otonom sedangkan daerah prvonsi hanya pelaksana tugas dari pusat. Fakta juga terjadi bagaimana ketidakharmonisan yang terjadi didaerah tersebut yang menyebabkan Banyak Bupati dan walikota yang tidak dilantik oleh gubernur  dan semuanya lebih memilih dilantik oleh departen dala negeri secara langsung sedangkan dapa UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 bahwa yang namaya bupati dan walikota dilatik oleh gubernur atas nama Presiden. Dalam pasal 111 bahwa ““Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden”.

Bukan hanya hal itu, bagaimana fakta telah menunjukkan bahwa dengan menitikberatkan titikberat otonomi didaerah kabupaten dan kota, sering terjadi pemekaran ddidaerah yang bagaimana pemekaran tersebut sebenarnya bertujuan untuk bagaimana lebih mensejahterakan rakyat dan bagaimana daerah itu dapat berkembang dengan pesat, yang terjadi ternyata bagaimana daerah tersebut dijadikan daerah untuk tujuan politis para etit-elit politik daerah. Lalu rakyat hanya dijadikan objek dan mesin politk untuk mereka-mereka yang memanfaatkan pemekaran daerah tersebut.

Dari Aspek Filosofis, Perlu juga kita pahami bahwa bahwa setelah reformasi Bergulir 1998 dan lahirnya UU No22 tahun 1999 lalu diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 Jo. UU No.12 Tahun 2008 tidak ada alasan yang bersifat yudisis-formal yang mendukung bahwa titik berat otonomi harus diditikberatkan kepada kabupaten/kota. Semuanya berdalih kepada alasan politis, bahwa jangan sampai dengan mintikberatkan kepada Provinsi disintegrasi bangsa itu gampang terjadi apalagi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan, berbicara negara kesatuan pastilah letak kekuasaan berada dipemerintah pusat, adapun yang diberikan kepada daerah itu sifatnya hanyalah pelaksana tugas. Dengan menitikberatkan diwilayah Provinsi, kan Provinsi Cuman 33 dinidonesia, dikhawatirkan dengan jumlah Provinsi sekecil itu diindonesia ke 33 provinsi tersebut gampang terjadi kesepakatan lalu melawan pemerintah pusat. Dengan menitikberatkan titikberat otonomi ditingkat kabupaten/kota maka kesepakatan tersebut sulit terjadi karena jumlah kabupaten/kota yang begitu banyak hampir 300san lebih. Bukan hanya itu banyak yang berdalih bawa dengan menitikberatkan titikberat otonomi diwilayah Provinsi maka seakan-akan negara kita ini negara federal padalah secara konstitusional negara kita adalah negara kesataun, apakah ini tidak melanggar prinsip-prinsip negara kesatuan.

Menurut hemat saya setelah reformasi bergulir hampir 13 tahun lamanya dan kehidupan juga diindoensia sudah lebhi aman dan nyaman, demokrasi juga telah membaik, apa salahnya ketika kita kembalikan kepada sistem yang lebih baik. Perlu kita pahami bahwa sekarang peluang disintegrasi bangsa itu sulit sekali terjadi karena kehidupan sekarang lebih kondusif  dan tentram. Rakyat juga sekarang sudah lebih paham tentang hak dan tanggungjawabnya sebagai warganegara sehingga saya sangat setuju dengan dikembalikannya titikberat otonomi kewilayah provinsi sehingga efektifitas dan stabilitas peneyelenggaaan pemerintahan didaerah dapat lebih baik, walaupun tidak ada jaminan yang dapat mendukung argumen saya ini karena selama Indonesia berdiri sampai sekarang Indonesia tidak pernah meletakkan titikberat otonominya diwilayah provinsi, daridulu sampai sekarang itu titikberat otonomi itu berada pada daerah kabupaten/kota. Kita hanya bisa melakukan komparasi (perbandingan) dengan negara lain. karena sependek pengetahuan saya bahwa satu-satunya negara yang menitikberatkan titikberat otonomi diwilayah kabupaten dan kota itu hanyalah Indonesia, karena seperti China, spanyol dan jepang sebagai negara kesatuan meletakkan titikberat otonominya itu kepada wilayah Provinsi. Dan fakta telah menunjukkan bahwa dengan china menitikberatkan titikberat otonominya diwilayah provinsi maka bagaimana jalur koordinasi atara pemerintah pusat dan pemerintah daerah prvonsi dan kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dan harmonis sehingga efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahaan disana dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekarang ini kita dapat melihat bagaimana ekonomi china yang berkembang begitu pesat sehingga amerika serikat sebagai negara adikuasa bisa sedikit tersaingi dengan peningkatan ekonomi china yang membaik. Dan salah satu faktor yang memperbaiki perekonomian china tersebut adalah bagaiman peletakan titikberat otonomi daerah kepada daerah Provinsi dan bukan kepada daerah kabupaten kota. Karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa untuk menunjang efektifitas dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan didaerah dinidonesia lebih baik kita bagaimana peletakan titikberat otonomi dari kabupaten/kota dialihakan kepada daerah provinsi.

Disatu sisi juga bagiaman wacana dari Departeman dalam negeri yang menginkan Pemilihan Gubernur Oleh DPRD itu tidak akan terjadi karena peletakan titikberat otonomi itu telahdialihkan kepada daerah provinsi.

 


[1] Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik,2008, hlm.268

[2] Lihat Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan daerah, 2009, hlm.28

[3] Lbid., hlm. 28

[5] Liahat Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, hlm. 1

[6] Pelayanan Publik ( Public service ) mengandung arti seperti apa yang dikemukakan logmenn, salah satu teori fungsi negara dalam negara welfare state adalah negara sebagai provider, dalam artian penyedia fasilitas-fasilitas pelayanan publik agar taraf hidup mansyarakat dapat meningkat dengan cepat sehingga kesejahteraan itu lebih mudah terealisasi.

[7] Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, 2007, hal.41……bahwa menurut Hans Kelsen mengemukakan dalam teori mengenai jenjang norma hukum ( stufentheorie) bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki ( tata susunan), dalam arti, suatu norma berlaku,bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif norma dasar (Grundnorm).

OLIGARKI PARTAI POLITIK DALAM NEGARA DEMOKRASI INDONESIA

Resa Indrawan Samir ( 1 Februari 2011)

1. Latar Belakang

Setelah 1998 bergulir dan ditandai dengan jatuhnya rezim otoritarisme orde baru yang selama 32 tahun telah membawa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hidup atau terbelenggu dalam jejaring otoritarisme kekuasaan dan dimana belenggu-belenggu militarisme karena kebabasan berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan itu sangat sulit dilakukan. Akhirnya dengan gerakan mahasiswa pada 21 mei 1998 akhirnya berhasil menumbangkan rezim orde baru yang otoritarisme tersebut telah membawa kehidupan indonesia menjadi lebih demokratis, walaupun banyak korban yang berjatuhan dimasa tersebut.

Banyak hal yang dilakukan oleh para elite politik pada waktu itu setelah tumbangnya rezim ode baru tersebut, yaitu mengubah struktur ketatanegaraan indonesia. Kalau dahulunya ketatanegaraan tersebut lebih totaliter, dizaman reformasi ini tidak ada lagi belenggu-belenggu seperti itu akan terjadi. Contohnya saja dengan diamandemenya UUD 1945 sebanyak 4 kali ( 1999-2002 ). Bukan hanya itu saja kebebasan-kebebasan yang dulunya tidak bisa dinidahkan oleh negara, sekarang telah dinidahkan. Setiap warga negara sekarang bebas mendirikan oraganisasi-oraganisasi yang sifatnya oposisi.

 Salah satu permasalahan krusial yang harus dibenahi bangsa indonesia setelah rezim berubah adalah keberadaan partai politik. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu pilar demokrasi dinegara modern adalah keberadaan partai politik. Partai politik adalah suatu pengejahwantaan rakyat yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka dan diperjuangkan lewat partai politik. Ketika rezim orde baru, keberadaan partai politik sangat terlalu terbelenggu oleh kekuasaan pada masa tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa cuman ada 3 partai saja yang boleh ada ada diakui keberadaanya oleh negara yaitu Golkar, PDIP, dan PPP. Dan hasil pemilihan umum orde baru tersebut mulai dari tahun 1977,1982,1987,1992,1997 selalu dimenangkan oleh partai yang berkuasa pada waktu itu.[1]banyak orang beranggapan bahwa dengan dimenagkannya partai penguasa tersebut dan keberadaan wakil-wakilnya diparlemen yang sangat dominan membuat penguasapada waktu itu dengan mudahnya membuat struktur ketatanegaraan yang sesuai yang dia inginkan, sehingga menyebabkan cara-cara otoritarisme dan militarisme diindahkan dengan mudahnya Dan akhinya kekausaanya dapat bertahan selama 32 tahun lamanya. Sepertinya ini seperti anggapan lord action bahwa “ manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tapi menusia yang mempunyai kekausaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula ( power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely .)[2]

 Bergantinya presiden Soeharto akibat digulingkannya pada waktu itu mengakibatkan naiknya wakilnya sebagai presiden secara mendadak, yaitu presiden B.J. Habibie. Salah satu hal yang dilakukan presiden habibie setelah naiknya sebagai presiden adalah membuat UU partai politik pada waktu itu bersama parlemen. Sehingga lahirlah UU no.2 tahun 1999 tentang partai politik yang lebih demokratis dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yaitu UU no. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. UU no. 3 tahun 1975 mengakibatkan terjadi diskriminatif dalam proses demoktarisasi dindonesia, karena hanya ada 3 partai yang diakui keberadaannya, yaitu 2 partai yaitu PDIP, PPP dan satu Golongan Karya.[3]kebebasan-kebebasan seseorang dalam membuat sebuah organisasi-oraganisasi politik  yang diakui keberadaannya sangat sulit terindahkan apalagi membuat sebuah organisasi-oraganisasi yang sifatnya oposisi yang terstruktural pastilah akan berakhir dengan cara-cara militarisme dari sang penguasa tersebut.sehingga pada waktu itu banyak orang yang beranggapan bahwa negara indonesia bukanlah negara “ demokrasi “.

Lahirnya UU No.2 tahun 1999 setelah olde baru membuat orang berbondong-bondong membuat organisasi politik pada waktu itu, karena kehidupan telah berubah kearah yang lebih demokratis. Karena kehidupan sudah lebih demokratis, pemilu akhirnya diadakan pada tahun 1999 dimana ada sekitar 48 partai yang lulus perifikasi dari lembaga kehakiman untuk ikut pemilihan umum[4].sistem yang dipakai pada waktu itu adalah sistem multi partai yang menghasilkan pemenang pemilu yaitu partai PDIP pemenang pertama dan sisusul oleh Golkar  pemenag kedua dan PPP memenag ketiga, dan seterusnya.[5]walaupun PDIP memang pada waktu itu tidak mengakibatkan pimpinan partainya menjadi presiden RI, yaitu megawati soekarno putri. Tapi menjadi presiden pada waktu itu adalah KH.Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gus Dur.

Setelah reformasi juga kita dapat melihat bagaimana UU partai politik tersebut mengalami perubahan-perubahan secara dramatis yaitu  menjadi UU No. 31 tahun 2002 dan UU no. 2 tahun 2008 dan mengakibatkan untuk pertamakalinya pada tahun 2004 dan keuda kalinya pada tahun 2009 Presiden wakil Presiden Republik indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan pada waktu itu Presiden SBY-Jusuf kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada tahun 2004-2009 dan SBY-Budiono terpilih pada tahun 2009 sampai sekarang.

1. Oligarki partai politik dalam negara demokrasi indonesia

Indonesia adalah negara Hukum Sesuai UUD NRI 1945.[6]Salah ciri negara hukum dikemukakan oleh Carl J.Friedrich dan A.C.Devay adalah perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka kewajiban suatu negara menadakan dalam suatu konstitusinya perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai menandakan bahwa negara tersebut bercirikan reachstaat atau rule of law.

Hak politik merupakan bagian hak asasi manusia yang bajib dilindungi oleh negara. sesuai UUD NRI 1945 pasal 28 bahwa “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapikan oleh undang-undang”. Dan bukan itu saja, pasal 28C (2) juga bahwa “ setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya  secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa negaranya”. Jadi, hak politik dinegara dinidonesia sangat dijunjung tinggi. Apalagi kalau kita hubungkan masyarakat  indonesia sebagai masyarakat internasional dimana yang telah merativikasi konvenan hak-hak sipil dan hak politik dalam UU no. 12 tahun 2005 atau UU no. 2 tahun 2008 tentang partai politik yang juga merupakan suatu penghormatan terhadap hak sipil dan hak politik suatu bangsa. Jadi,kalau kita menyimak dari pengakuan hak sipil dan hak politik tersebut maka  setiap warga negara indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan perpolitikan di indoensia.

Salah satu partisipasi politik  dalam proses bernegara adalah keikutsertaan warga negara dalam partai politik dalam artian mewakili masyarakat atau turut berpartisipasi saja dalam proses pemilihan umum ( memilih). Karena seperti kita ketahui partai politik dalam negara modern adalah suatu alat untuk mengakomodir kepentingan warganegara  atau tempat dimana memperjuangkan aspirasi-aspirasi mereka dalam proses bernegara. UU no. 2 tahun 2008 pasal 1(1 ) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia. Jadi sudah jelas lagi bahwa partai politik itu adalah tempat dimana masyarakat bergantung dan tempat  pemberi  harapan  untuk memperjuangkan nasib mereka agar mereka dapat lebih sejahtera, sehingga bangsa ini bisa bebas dari belenggu kemiskinan dan pengangguran dimana-mana. yang menjadi pertanyaan sekarang apakah partai politik bersama elite politik  tersebut yang duduk disinggasana kekuasaan telah memperjuangkan nasib-nasib mereka ??.

Setelah pemilu 2009 menuju pemilu 2014 partai politik mulai melakukan manuver-manuver untuk merebut simpati rakyat. Mereka semua memanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik untuk melakukan cara-cara pragmatis yaitu mencintrakan partai politikya sebagai partai yang terbaik atau melakukan cara-cara yang kotor yang tidak boleh dilakukan yaitu politik uang ( money politik ).  Rakyatpun gampang terhegemoni  hal tersebut,  karena kurangnya pendidikan politik ( sosialisais politik) yang diberikan kepada mereka sehingga mereka kurang sadar bahwa mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam proses berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan gampang terbodohi oleh negara.[7]

 Hemat saya juga melihat bahwa partai politik sekarang ini tidak mempunyai kejelasan  orientasi politik kedapan. Mereka hanya mementikan kepentingan para elite-elitenya saja, tidak mementingkan kepentingan nasional dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Buktinya saja waktu kepergian beberapa elite-elite partai tersebut ke Yunani yang menurut hemat saya sangat terlalu menggoresi hati rakyat sehingga semakin hari semakin banyak rakyat yang tidak percaya lagi dengan partai politik. Dewasa ini juga partai politik tidak dapat disebut sebagai partai idiogis, tapi lebih cocok disebut partai massa, yaitu partai yang seluruhnya membangun kekuatan untuk mencapai kekuasaan.[8] Sehingga rakyat pun tak terpedulikan. Kemiskinan pun mulai bermunculan dan pengangguran dimana-mana.

 Masalah karedirasi juga yang tidak ada akuntabilitas yang jelas dalam proses penrekrutisasian oleh partai politik , sehingga hemat saya bahwa ternyata partai politik itu bersifat “oligarki” artinya hanya mementingkan kepentingan segelintirnya saja ( orang-orang yang kaya atau bangsawan atau kroninya ) sehingga diantara mereka-mereka saja yang mendapatkan keuntungan.

Perlu memang ada suatu pendewasaan dalam berpolitik, saya tidak pernah menyalahkan partai politiknya karena itu hanya sebuah alat saja untuk mencapai tujuan. Tapi yang patut diberi perhatian khusus adalah para elite-elite politik  yang terlalu menikmati singgasana sehingga mereka melupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Perilaku elite politiklah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam proses pendewasaan politik ini. Tanpa adanya pendewasaan dalam berperilaku, yakin saja sampai kapanpun negara kita masih akan terjebak dengan “kenakalan“ dalam bernegara dan kesejahteraan yang didengung-dengungkan tidak akan tercapai.

Apalagi sekarang dengan adanya isu hangat tentang revisi Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang  partai politik, yang dimana Pasal yang sangt krusial diubah adalah tentang sumbangan. Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha paling banyak senilai Rp.4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah ) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.[9] Dibuah yaang baru dengan menaikkan jumlah besar sumbangan tersebut sebanyak 7,5 milliar rupiah. Banyak kalangan menilai bahwa perubahan ini akan menyebabkan semakin jelasnya oligarki dalam proses demokratisasi indonesia. Menurut  Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan. Bahwa UU yang baru ini memperkuat oligarki dan memperkokoh pengusaha di gelangang politik.  Akhirnya bicara politik adalah bicara tentang siapa yang memiliki pundi dana terbesar. Ataukah ditegaskan Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeiry Sumampow, proses demokratisasi dikuasi oleh para pemilik modal. Para pengusaha besarlah yang akan menguasai partai, bukan para pemilik gagasan dan ide kebangsaan yang cemerlang.  Lebih berbahaya dari itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto, mencurigai akan ada kepentingan pengusaha yang disalurkan melalui kebijakan dan legislasi dari politisi. Tak ayal, Bibit pun bersuara lantang: UU politik yang baru itu akan membuka peluang praktik korupsi.[10]

Apa yang dikemukakan para pengamat tersebut menurut hemat saya bisa saja akan terjadi. Sistem oligarki partai politik tersebut akan membelenggu proses demokratisasi yang sekarang kita bangun dewasa ini. korupsi itu bisa saja terjadi dengan mudahnya terjadi diinternal partai tersebut. Apalagi perubahan pasal-pasal tersebut juga akan mempengaruhi dalam artian merugikan partai-partai kecil. Sepertinya inilah juga salah satu manuver-manuver yang dilakukan oleh partai-partai tersebut untuk menyonsong atau sudah siap-siaga menghadapi pemilu 2014 untuk mementingkan hasrat birahinya.

Sepertinya demokrasi yang didengungkan oleh elite politik tersebut hanya sebatas kata-kata tanpa ada tataran wujud impelementasi. Partai politik yang seharusnya mengakomodir kepentingan-kepentingan rakyat sekarang hanya memikirkan kepentingan individunya. Sepertinya “Demokrasi diindonesia dibelenggu oleh para penguasa-penguasa yang haus akan kekuasaan”.

Hemat saya yang terakhir adalah sebelum 2014 bergulir, partai politik tersebut harus bersikap lebih dewasa dalam menyikapi persoalan pelik dinegeri ini. Partai politik adalah alat pengejawantahan rakyat, maka seharusnyalah selalu memperhatikan rakyat. Apalah arti demokrasi tanpa ada implementasi. Jangan sampai kita hanya mendengungkan dengan suara keras tentang demokrasi padahal kita sendiri menginjak-injak demokrasi itu. ALLAH Maha Tahu,jangan sampai kita memfitnah rakyat atas nama demokrasi.  daripada itu partai politik tersebut harus berubah haluan, perbaiki orientasi atau haluan-haluan politiknya kedepan dan perbaiki para perilaku elite-elite politik tersebut, sehingga rakyat masih tetap percaya kepada mereka sebagai alat mengakomodir kepentingan mereka semua. Sehingga kesejahteraan yang kita cita-citakan bagi negeri ini akan tercapai.


[1] Miriam Budiardjo,2008, Dasar-dasar ilmu politik, hlm.447

[2] lbid,hlm.107

[3] Lihat UU no.3 tahun 1975 pasal 1(1) bahwa “ dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan partai politik dan golongan karya adalah organisasi kekuasaan sosial politik yang merupakan,hasil pembaruan, dan penyederhanaan kehidupan politik diindoneisa, yaitu : (a).dua partai politik yang pada saat berlakunyaundang-undang ini bernama : (1.) Partai Persatuan Pembangunan, (2.) Partai Demokrasi Indonesia. (b.) Satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya undang-undang ini bernama golongan karya.

[4] Miriam Budiardjo,2008, dasar-dasar ilmu politik, hlm.450

[5] lbid ,hlm.450 ( lihat tabel suara kursi enam besar dalam pemilihan umum 1999 )

[6] UUD NRI 1945 pasal 1(3)”Indonesia dalah Negara Hukum”.

[7] Menurut miriam budiardjo dalam buku dasar-dasar ilmu politik ada 4 (empat) fungsi partai politik dalam negara demokrasi : sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi partai politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik.

[8] Fajlurrahman jurdi, Golput,Suara batal,DPT dan mala petaka demokrasi, Fajlu.blogspot.com, dikunjungi 01/01-2011

[9]Lihat UU no.2 tahun 2008 pasal 35 (1)

[10] Laporan : Yayan sopyani Al Hadi, Membaca UU partai politik, oligarikiah sistem politik kita, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.phd?id=12073,dikunjungi pada tanggal 01/01-2011

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.