KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI 1945

Oleh : Resa Indrawan Samir ( 31 Mei 2011 )

1.1.     Latar Belakang

Setelah reformasi 1998 bergulir ada sebuah tuntutan oleh masyarakat untuk mengubah struktur ketatanegaraan indonesia, yaitu bagaimana mengubah UUD 1945. 1999-2002 adalah sebuah langkah awal yang diambil oleh kaum elit-etit kita melalui “kompromi politik”[1] untuk mengubah UUD 1945. tetapi sebelum melakukan perubahan UUD 1945, MPR dalam sidang istimewa MPR tahun 1998 mencabut ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum yang mengharuskan terlebih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional dengan persyaratan demikian sulit  sebelum dilakukan perubahan  UUD 1945 oleh MPR.[2] Setelah ketetapan MPR itu dicabut maka diubahlah UUD 1945 sesuai dengan pasal 37 UUD 1945, walaupun dalam proses perdebatan tersebut banyak pakar yang berbeda pendapat dalam proses perubahan UUD 1945 yaitu apakah UUD 1945 di tetapkan dulu sesuai pasal 3 UUD 1945 ataukan langsung saja dilakukan perubahan tanpa ditetapkan. Tetapi yang terjadi adalah UUD 1945 tersebut langsung dilakukan perubahan tanpa dilakukan penetapat terlebih dahulu.  Kemudian ditengah proses perubahan UUD 1945, panitia Ad hoc I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu

  1. Tidak Mengubah Pembukaan UUD 1945.
  2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial.
  4.  Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal ( batang tubuh ).
  5.  Melakukan perubahan dengan cara adendum.

Dalam permasalahan ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Dalam artian poin ketiga yaitu  Mempertegas sistem pemerintahan Presidensial. Karena para pendiri bangsa ini ketika mengubah UUD 1945 berdalih bahwa mempertegas sistem presidensial adalah bertujuan untuk memperkukuh pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara indonesia dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri bangsa.[3] Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah indonesia menganut sistem presidensial seperti apa yang telah digagas para bangsa (the founding father’s )?.

Kalau kita menelaah lebih jauh UUD 1945 setelah amandeman, memang tetap mempertahankan sistem preisidensial, dengan dalih bahwa banyaknya Pasal-Pasal yang menguatkan posisi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Setelah saya melihat dari 37 pasal dalam UUD 1945 setelah amandemen bahwa ada 19 Pasal yang menguatkan posisi presiden dan 2 (dua) pasal yang meminta persetujuan dan pertimbangan dari 37 pasal yang ada dalam UUD. Tetapi perlu dipahami walaupun banyak pasal yang menguatkan posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemeritahan dalam UUD 1945 belum menjamin bahwa indonesia menganut sistem presidensial seperti apa ketika kita melikik kepada sistem pemeritahan presidensial amerika serikat.[4] karena ada beberapa pasal juga yang dimana praktek-praktek parlementer itu masuk dalam UUD kita. Seperti pasal 20 (2) bahwa “setiap rancangan undang-undangan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan berasama.” Pasal ini mempertegas bahwa setiap rancangan undang-undang yang ingin dibuat maka harus mendapat persetujuan bersama antara eksekutif dan legeslatif, seandainya itu tidak terjadi maka hal tersebut maka proses pembahasan undang-undang yang ingin dibuat tidak dapat diealisasikan. Sedangkan salah satu ciri sistem presidensial menurut jimly asshiddiqy adalah terdapat pemisahan yang jelas antara legeslatif dan eksekutif[5], jadi secara tidak langsung ada suautu pemisahan yang tegas antara cabang-cabang lembaga negara tersebut. Tetapi dengan melihat pasal ini maka ada suautu ketidaktegasan pemisahan kekuasaan antara legeslatif dan eksekutif, karena seakan-akan antara ekekutif dan legeslati melebur menjadi satu yang saling kait mengkitkan atau saling membutuhkan, sehingga ciri ini lebih dekat dengan sistem parlementer yang dianut dibeberapa negara didunia. Tetapi walaupun demikinan banyak pakar hukum tata negara menyatakan bahwa indonesia lebih dekat dengan sistem pemerintahan yang bersifat semi presidensial (hibryd system).

Realitas soslial yang terjadi ketika gencar-gencarnya para pemerhati bangsa ini ingin menguatkan sistem presidensial adalah bagaimana juga dihadapkan kepada suautu permasalahan diawal reformasi ini, yaitu adanya banyak partai yang bermunculan sehingga terjadi suatu peralihan sistem yang dari partai minoritas (minority party) menuju mayoritas partai (mayority party) atau sistem multy partai. Sedangkan seperti yang kita ketahui menurut  scott mainwaring, bahwa ketika sistem presidensial digabungkan dengan sistem akan terjadi devided goverment (pemerintahan terbelah) atau pemerintahan yang terbagi. Karena disatu sisi presiden sebagai kepala eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat sedangkan DPR sebagai lembaga legeslatif dipih secara langsung oleh rakyat, sehingga suara DPR dan Suara dari Presiden itu bisa saja berbeda karena sama-sama langsung bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat. disatu sisi juga ketika sistem presidensial ini dikombinasikan dengan sistem multy partai maka gampang terjadi suatu pemerintahan yang minoritas (goverment minority)  karena suara pendukung Presiden dan pendukung DPR itu dapat saja berbeda. Seperti partai politik yang mengusungkan Presiden menjadi seorang presiden dan presiden tersebut menjadi pemenang dalam pemilihan, bisa saja partai politik yang mengusungkan presiden tersebut mendapat suara minoritas di legeslatif atau DPR sehingga suara antara legeslatif dan eksekutif berbeda. Apalagi kalau memakai sistem presidensial yang dimana apabila dikombinasikan dengan multy partai sering terjadi perelisihan yang panjang antara eksekutif dan legeslatif sehingga kebijakan-kebikan pemerintah yang membutuhkan uluran tangan dari legeslatif tersebut tersendak atau menemui jalan buntu. Sehingga efektifas dan stabilitas jalannya pemerintahan tersebut sedikit terganggu karena suara partai politik pendukung presiden tidak mencapai suara mayoritas di parlemen walaupun pemenang pemilu sekaligus karena tidak mencapai 50 % +1 untuk menentukan jalannya suatu pemerintahan yang efektif.

Untuk mengatasi jalan buntu tersebut, presiden sebagai kepala eksekutif tersebut harus membuat suatu terobosan yaitu berkoalisi dengan partai-partai yang ada di parlemen. Mengapa demikian harus terjadi ? karena secara realitas politik agar untuk agar efektifitas jalannya pemerintahan itu tidak terganggu karena ulah-ulah segelintir orang yang ada diparlemen yang membandel, sehingga presiden harus membangun koalisi dengan partai-partai di DPR. Tetapi koalisi tersebut kita tak bisa katakan akan menjadi suatu langkah yang baik untuk dilaksanakan. Karena fakta yang terjadi juga sekarang ini bagaimana koalisi yang dibangun itu tidak efektif. Masih banyak partai yang tergabung dalam koalisi yang ”membandel“ seakan-akan keluar dari kesepakatan atau kontrak politik. Contoh kemarin tentang hak angket Bank Century di mana ada Partai Pendukung koalisi terdiri dari Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PKB dan PPP tidak dapat membuat hasil yang mulus untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan yang terjadi secara realitas adalah bagaimana dua partai besar pendukung pemerintah ini mempunyai suara yang berbeda dengan partai-partai yang berkoalisi yang lain ini seperti Golkar dan PKS. Ini sudah diwanti-wanti oleh scott mainwaring, bahwa koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial tersebut gampang rapuh karena antara eksekutif dan legeslatif tersebut sama-sama mendapatkan mandat secara langsung oleh rakyat sehingga legitimasi mereka pun sama-sama kuat. Scott Mainwaring juga menambahkan bahwa konflik antara eksekutif dan legislatif sering sekali timbul bila partai-partai yang berbeda menguasai kedua cabang itu, kemudian Konflik yang berkepanjangan dapat menimbulkan akibat yang buruk terhadap stabilitas demokrasi.[6] Koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial dan sistem parlementer adalah suatu yang berbeda, karena efektifitas koalisi dalam sistem parlementer lebih baik karena koalisi yang dibentuk untuk memilih seorang perdana menteri dan bertanggungjawab langsung kepada parlemen, jadi kolalisi tersebut dapat berjalan lebih efektif. Berbeda dengan koalisi yang dibangun dalam sistem presidensial yang dimana antara parlemen dan eksekutif sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga antara eksekutif dan parlemen dapat menghasilkan keputusan yang berbeda sehingga stabilitas dan efektifitas jalannya pemeritahan selalu terganggu dan sering terjadi konflik yang berkepanjangan.

Jadi cara-cara lain juga yang dilakukan oleh presiden agar koalisi ini dapat berjalan dengan baik yaitu membagi-bagikan kursi menteri kepada mitra koalisi. Fakta ini terjadi ketika Presiden SBY jilid II terjadi dimana dari 34 kursi menteri yang ada, ternyata 22 orang diantaranya adalah berasal dari partai politik. Karena seperti yang kita ketahui sesuai dengan Pasal 17 UUD NRI 1945 bahwa pengangkatan menteri adalah hak konstitusional dari presiden. Dari 22 orang tersebut diantaranya 8 kursi buat Demokrat, 3 kursi Golkar, 4 Kursi buat PKS, 3 Kursi Buat PAN, PKB dan PPP masing-masing 2 kursi.[7] Tetapi walupun itu dilaksanakan belum menjamin 100 % efektifitas dan stabilitas pemerintahan itu dapat berjalan dengan baik karena seperti yang saya kemukakan tadi bahwa koalisi yang dibangundalam sistem presidensial dan parlementer adalah sesuatu yang berbeda.

Jadi dalam kondisi sulit seperti begini maka banyak hal-hal yang dapat dilakukan presiden ketika dihadapkan dalam problematika yang dimana dia “tersandra” dengan sistem seperti begini dan menurut hemat saya ini dalam mengancam demokrasi yang sedang dibangun dengan baik. Pertama, presiden, bisa saja presiden tersebut melakukan cara-cara tidak konstitusional agar dapat menjalankan pemerintahannya lebih efektif. Kedua, melakukannya dengan cara konstitusional yaitu mengubah konstitusi agar kewenangan presiden dapat lebih leluasa dalam bergerak agar efektifitas dan stabilitas pemerintan dapat berjalan dengan lancar.

Jadi sekali lagi, tulisan ini hanya melihat bahwa bagaimana koalisi dalam sistem presidensial, apakah dapat membawa jalannya pemerintahan dengan baik dan sejauh mana konstitusi atau UUD 1945 melihat ini, apakah dalam UUD 1945 memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi dalam sistem pemeritahan. Dan bagaimana aspek-aspek lain seperti secara sosiolsogis, filosofis dan politis melihat permasalahan ini karena menurut hemat saya bahwa ada suatu paradigma yang kita dukung ketika kita mendukung adanya koalisi dala sistem presidensial yaitu mendukung paradigma dari eksekutif heavy menuju legeslatif heavy.

1.2.   Sejauh mana Konstitusi atau UUD 1945 melihat Koalisi tersebut, apakah memberikan ruang untuk melaksanakan koalisi dalam sitem presidensial.

 

       Secara eksplisit, kalau kita melihat dalam UUD 1945 sebenarnya keberadaan koalisi tersebut diadalakan adanya dengan merujuk kepada Pasal 6A (2) bahwa “Pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Kata “gabungan partai politik” disini sebenarnya membenarkan adanya koalisi karena kata “gabungan” tersebut bermakna bahwa ada lebih dari satu partai yang menggabungakan lalu mengusulkan seorang presiden. Jadi jelas bahwa koalisi dibenarkan keberadaannya. Tetapi menurut hemat saya koalisi itu dibenarkan secara konstitusi hanya pada proses mengusulkan calon presiden, bukan dalam proses jalannya sebuah pemerintahan. Jadi sudah jelas bahwa menurut hemat saya konstitusi hanya memberikan ruang untuk melaksanakan kolasi dalam mencalonkan seorang presiden dan wakil presiden dan selain itu tidak diperbolehkan adanya. Derivasi dari UU No.42 Tahun 2008 juga membenarkan hal tersebut dalam pasal 9 bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

         Jadi ketika dalam proses pemerintahan ada sebuah koalisi ini sesuatu yang tidak sejalan dengan konstitusi, apalagi seperti apa yang saya kemukakan sebelumnya bahwa koalisi dalam sistem presidensial adalah sesuatu yang tabuh karena koalisi dalam sistem presidensial dan sistem parlementer adalah sesuatu yang berbeda. Karena itu, dalam tulisan “Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination” Mainwaring menyatakan bahwa the combination of presidentialism and multipartism is complicated by the difficulties of interparty coalition-buliding in prresidential democracies.Jika dibandingkan dengan pembentukan koalisi dalam sistem parlementer, Scott Mainwaring mengemukakan tiga perbedaan koalisi multi-partai dalam sistem pemerintahan presidensial.

“Pertama, dalam sistem parlementer, koalisi partai politik yang memilih menteri-menteri dan perdana menteri. Karenanya, mereka bertanggung jawab memberikan dukungan kepada pemerintah. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden membentuk sendiri kabinetnya (presidents put together their own cabinets) dan partai politik punya komitmen yang rendah untuk mendukung presiden. Kedua, berbeda dengan sistem parlementer, dalam banyak sistem pemerintahan presidensial, anggota legislatif dari partai politik yang punya menteri di kabinet tidak mendukung pemerintah. Ketiga, secara umum, keinginan partai politik untuk membubarkan koalisi lebih kuat dalam sistem pemerintahan presidensial.[8]

Kemudian koalisi tersebut sebenarnya juga tidak dapat dihindari karena fakta yang terjadi bahwa indonesia menganut sistem multy partai, jadi suatu keharusan bagi presiden untuk membuat suatu koalisi. Karena ini merupakan suatu langkah yang darurat yang harus dilakukan oleh presiden. Karena bagaimana pun presiden membutuhkan uluran tangan dari DPR untuk memuluskan kebijakan-kebijakan presiden kedepannya, baik dalam proses legeslasi maupun non-legeslasi.

Sudah dijelaskan sebelumnya dalam UUD 1945 pasal  20(2) “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama” dan ayat (3) “Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.” Maka sudah jelas dalam konstitusi indonesia bahwa sesuatu yang sakral bagi presiden dan DPR untuk bersama-sama memuluskan suatu kebijakan legeslasi dan ketika salah satunya saja tidak menyetujui maka program legeslasi itu pun batal dengan sendirinya. Maka yang menjadi sesuatu hal yang buruk terjadi ketika Partai pendukung presiden di DPR itu minoritas, maka presiden tersebut harus membangun kekuatan diparlemen untuk memuluskan kebijakannya, karena itu biasanya dalam negara yang menganut sistem multy partai , hal yang sering dilakukan adalah bagaimana melakukan koalisi-koalisi. Tetapi bagaimanapun seperti apa yang tadi saya kemukakan sesuatu hal yang sulit itu akan terjadi ketika sistem multy partai digabungakn dengan sistem presidensial karena koalisi yang dihasilkan gampang terjadi kerapuhan atau ketidakkonsistenan. Dan itu terjadi secara fakta diindonesia.

1.3 . Koalisi dalam sistem presidensial maka  mendukung suatu peralihan paradigma dari eksekutf heavy menuju legeslatif heavy.

 

Setelah reformasi bergulir 1998, terjadi suatu perubahan struktur ketatanegaraan secara bertahap diinodonesia yaitu dengan mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali (1999-2002). Dimana dulu ada lembaga tertinggi negara yaitu MPR, dengan diamandemennya UUD 1945 maka tidak ada lagi lembaga negara yang mendominasi. Sekarang antar lembaga negara hanya ada prinsip check and balance dan tidak ada prinsip saling mebawahi seperti dulu. salah satu agenda reformasi selain bagaimana mengutkan demokratisasi yang ada diindonesia adalah bagaimana juga menguatkan sistem presidensial (eksekutif heavy)  diindonesia, tetapi tetap dalam bingkai konstitusonal agar tidak terjadi juga kesewenang-wenangan oleh presiden (abuse of power). Tetapi yang menjadi suatu masalah yang dihadapi negeri ini setelah reformasi adalah banyaknya partai politik yang mendominasi sehingga indonesia menganut sistem partai yang majemuk (multiparty system). Jadi setelah reformasi ada suatu peralihan sistem partai yang ada diindonesia yaitu bagaimana yang dahulunya cuman ada 3 (tiga) partai sekarang menajdi banyak partai (multiparty system). Dan inilah menjadi titik kekacauan menurut saya setelah reformasi itu bergulir yaitu indonesia menganut sistem multi partai.

Seperti apa yang saya kemukakan sebelumya bahwa disatu sisi the founding father’s kita mengeinginkan memperkuat sistem presidensial kita. Tetapi disatu sisi harus dihadapkan dengan sistem multypartai, padahal ketika sistem multi partai digabungkan dengan sistem presidensial maka rentang terjadi suatu pemerintahan yang terbelah, seperti apa yang dikemukakan oleh scott mainwaring. Rentang terjadi konflik antara legeslatif dan eksekutif, dan disatu sisi juga dimana gampang terjadi kompromi sehingga hak-hak konstitusional presiden terganggu karena harus membangun koalisi. Dan disatu sisi koalisi tersebut tidak permanen. Fakta itupun terjadi kalau kita melihat kasus hak angket bank century dimana koalisi yang dibangun oleh pemerintah tak dapat berbuat apa-apa sehingga 2 partai yang tergabung dalam koalisi sedikit berlawanan arah dengan koalisi tersebut sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa koalisi yang dibangun tak permanen. Disatu sisi juga, presiden gampang “tersandra” akibat multypartai tersebut sehingga harus melakukan kompromi-kompromi yang berujung pada kepentingan-kepentingan elitis belaka jasa.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus diperbuat ?. menurut hemat saya banyak hal yang bisa dilakukan, seandainya UUD 1945 dapat diamanden lagi, saya cuman berharap untuk menguatkan sistem presidensial tersebut harus ada suatu perubahan besar-besaran dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 terutama yang bernuansa parlementer, dimana pasal yang berkaitan dengan parlementer itu diubah kalau betul ingin menguatkan sistem presidensial. Karena banyak diantara pakar hukum tata negara mengemukakkan bahwa sistem pemerintahan indonesia lebih ke semi-presidensial. Kemuadian, sistem multypartai ini harus disederhanakan. Walaupun memang masih banyak yang mengatakan bahwa ini melanggas demokrasi diindonesia karena melakukaan suatu pembatasan. Indonesia telah menerapkan semacam parlementery treshold , itu perlu diberi suatu suport terhadap hal tersebut. Yaitu ambang batas partai politik untuk masuk dalam parlemen tersebut pelu dinaikkan karena kalau kita melihat UU No.10 Tahun 2008 maka ambang batas itu hanya 2,5 %, sehingga waktu pemilu 2009  ada 9 (sembilan) partai yang masuk dalam DPR ( Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra dan Hanura ), dan menurut saya partai yang ada dalam DPR tersebut masuh terlau banyak dan masih perlu ditambanh ambang batasnya. Kalau hemat saya sih, harusnya ambang batas itu sampai 5-7 % dinaikkan. Karena itu lebih efektif untuk menstabilkan jalannya pemerintahan karena multypartai tersebut bisa teratasi sedikit-demi sedikit. Walapun masih banyak orang yang mengatakan ini melanggar demokrasi. Tetapi menurut saya ini bukan melanggarar sebuah demokrasi karena sesuai dengan UU No.2 tahun 2008 Jo. UU no. 2 Tahun 2011 tentang partai politik tersebut setiap orang berhak membuat partai politik dan itu tidak ada batasan yang penting memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang tersebut. Dan dengan adanya parlementary treshold itu menurut saya bukan suatu batasan, karena partai-partai yang dipilih tersebut akan terseleksi dengan sendirinya dan rakyat yang menentukan apakah parwakilan-paerwakilan partai tersebut berhak masuk parlemen dengan adanya parlementery treshold.

Kemudian seandainya penguatan presidensial itu terjadi dan multypartai tersebut mulai dihilangkan dinegeri ini maka sistem check anda balace juga harus diperkuat. Jangan sampai ketika presiden terlalu dikuatkan (eksekutif heavy) maka presiden itu gampang sewenang-wenang (abuse of power), karena itu perlu juga bagaimana pengawasan legeslatif tersebut diperhatikan sehingga check and balances tersebut dapat terjadi. Jadi sekali lagi, bahwa ketika koalisi ini kita masih perjuangkan maka menurut saya seakan-akan kita mendukung suatu peralihan paradigma dari eksekutif heavy menuju legeslatif heavy.


[1] Kompromi Disini dimaksud adalah kesepakatan “ resultante” dalam artian bahwa konstitusi adalah merupakan hasil kesepakatan para pembuatnya sesuai dengan kebutuhan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (ipoleksosbudhankam) pada waktu tertentu maka upaya memperbaikinya kembali harus selalu diberi peluang untuk didiskusikan jika memang ada perubahan yang signifikan dalam bidang ipoleksosbudhankam. Liat Mahfud MD, Perdebatan hukum tata negara pasca reformasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. Xii.

[2] Liat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Sektetariat jenderal MPRRI, 2006, hlm.10.

[3] lbid,hlm.14.

[4]  Bahwa kalau kita berbicara tentang sistem presidensial maka kita merujuk kepada sistem pemerintahan amerika serikat sedangkan kalau parlementer kita merujuk kepada sistem pemerintahan inggris.

[5] Jimly asshiddiqy, Pokok-pokok hukum tata negara indonesia pasca reformasi, bhuana ilmu populer, 2008, hlm. 316.

About these ads

One thought on “KOALISI DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD NRI 1945

  1. Ndee June 24, 2011 at 12:00 pm Reply

    hati-hati, ini bisa dibuka oleh peserta lomba debat tingkat nasional lainnya dan dijadikan sebagai acuan!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: